- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap keberadaan anggaran siluman atau titipan di draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Menurutnya, anggaran semacam itu ada di setiap pos penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Hampir semua pos anggaran ada dimasukin. Dinas Kesehatan ada, Dinas Pendidikan ada, Dinas Pemadam Kebakaran ada," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu malam.
Ahok kemudian memperlihatkan beberapa lembar dokumen draft APBD 'versi DPRD' untuk pos penganggaran SKPD Dinas Pendidikan DKI.
Beberapa item yang dinilainya tak masuk akal, antara lain penganggaran program 'Professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri' yang mencapai Rp25,5 miliar.
Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini yang mencapai Rp15 miliar. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran SDN Cilandak yang nilainya mencapai Rp4,9 miliar. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas yang nilainya mencapai Rp4,44 miliar.
"Ini gila-gilaan. Jadi sebenarnya saya tanya, ini ada apa?" ujar Ahok.
Namun penganggaran yang paling terlihat tidak masuk akal, kata Ahok, adalah pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk setiap kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat yang nilainya Rp4,2 miliar untuk setiap unit.
Ia membandingkannya dengan pembelian 1 unit genset yang ia gunakan untuk mengaliri listrik di kediamannya di Pantai Mutiara, Pluit saat aliran listrik PLN mati. Genset itu, kata dia, dibelinya dengan harga yang tidak sampai Rp100 juta.
"Di rumah saya saja yang begitu gede, beli genset enggak sampai Rp100 juta. Begitu listrik mati, dia langsung nyala. Kalau UPS cuma tahan berapa jam? Masa sampai Rp4,2 miliar? Malu-maluin saja," ujar Ahok.
Anggaran-anggaran siluman itu, akhirnya tidak masuk ke draft APBD DKI 2015 yang pengesahannya oleh Kemendagri sedang ditunggu saat ini. Ahok mengirimkan draft APBD DKI 2015 'versi Pemprov DKI' atau yang rinciannya berbeda dengan APBD DKI 2015 'versi DPRD DKI' yang dituduh oleh Ahok telah diotak-atik oleh oknum DPRD paska sidang paripurna 27 Januari 2015.
Pengiriman dokumen APBD yang berbeda dengan APBD versi DPRD ini yang akhirnya menimbulkan kisruh APBD DKI 2015 yang terus bergulir hingga sekarang.
Ahok kemudian menyatakan bahwa dirinya rela membongkar semua persoalan ini sampai terancam dimakzulkan oleh DPRD DKI daripada harus meloloskan total anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun yang menurutnya coba dimasukkan oleh oknum DPRD DKI itu.
"Ini yang mau berantem sama Ahok, berantem saja gue demen. Daripada Rp12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu, lebih baik saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti," ujar Ahok.
Gara-gara dana siluman ini, Ahok mendapat perlawanan dari DPRD DKI Jakarta. DPRD akan menggelar paripurna hak angket yang bisa berujung pada pemakzulan Ahok. Paripurna akan digelar hari ini, Kamis 26 Februari 2015.
Baca juga:
Ahok Setuju RAPBD 2016 Disahkan Melalui Perda
Nilainya sama seperti tahun lalu, Rp72,9 triliun.
