- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Rapat paripurna penyampaian usul hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dimulai.
Sidang dihadiri 91 dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Turut hadir seluruh pimpinan DPRD DKI yakni Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, dan para wakil ketua di antaranya, Abraham Lulung Lunggana, Mohammad Taufik, Triwisaksana serta Ferrial Sofyan.
Dalam pembukaan, Ketua DPRD DKI menyampaikan, hak angket dilakukan dengan berdasarkan 5 peraturan, yakni Pasal 322 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Pasal 106 dan Pasal 115 hingga 119 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 9 dan Pasal 14 hingga 19 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyususunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, serta Pasal 11 dan Pasal 15 hingga 20 Peraturan DPRD DKI tahun 2014.
Prasetyo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang MD3, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
"Dengan memperhatikan dinamika pengesahan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri, dewan memandang perlu untuk mencari titik simpul. Baik dewan maupun gubernur harus melaksanakan amanat konstitusi berdasarkan ketentuan, sehingga tidak ada kesan saling memainkan," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 26 Februari 2015.
Rapat paripurna hingga pukul 15.00 WIB masih terus berlangsung. Saat ini masing-masing perwakilan dari 9 fraksi di DPRD DKI masih menyampaikan pandangannya terkait usulan hak angket.
Baca juga:
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
