- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Pertemuan mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI terkait kisruh APBD DKI tahun 2015 hari ini berujung dengan kebuntuan alias deadlock.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, kedua pihak tidak mencapai titik temu. Pertemuan pun dihentikan karena situasi sudah tidak lagi kondusif.
"Tidak tercapai kesepakatan penggunaan APBD, intinya hari ini kami deadlock," ujar Saefullah usai pertemuan itu di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Maret 2015.
Saefullah menuturkan, meski deadlock, bukan berarti proses pengesahan APBD DKI tahun 2015 ikut mengalami kebuntuan.
Karena, Kemdagri masih memiliki waktu hingga 13 Maret 2015 untuk memberikan evaluasi akhirnya terhadap dokumen APBD yang dikirimkan oleh Pemprov DKI dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Setelah itu, Saefullah mengatakan, Kemdagri memberikan waktu sekali lagi bagi Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk membahas dokumen APBD dengan rincian yang telah dievaluasi oleh Kemdagri.
Adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa mata anggaran yang dianggap terlalu besar oleh Kemdagri, serta mata-mata anggaran yang disebut oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai dana siluman.
"Waktunya tujuh hari untuk eksekutif bahas dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD," ujar Saefullah.
Bila dalam pembahasan selama tujuh hari itu eksekutif dan legislatif menemui kesepakatan, kata Saefullah, Pemprov DKI akan menerbitkan sebuah Perda (Peraturan Daerah) yang menjadi dasar hukum bagi penggunaan besaran APBD DKI tahun 2015 sebesar Rp73,08 triliun. (art)
[/vivamore]
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
