- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier menilai, sudah seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan untuk mengaudit setiap mata anggaran dalam APBD DKI.
Hal itu, kata dia, bisa dengan mudah membantu menentukan siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas munculnya anggaran siluman yang menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu ada dalam APBD DKI yang disusun setiap tahun.
"Bila sudah diaudit, gampang itu digaruk oknum DPRD, oknum eksekutif, sampai ke pengusahanya. Audit bagus untuk menertibkan anggaran di seluruh Indonesia," kata Fuad dalam sebuah acara diskusi yang dilaksanakan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 9 Maret 2015.
Menurut Fuad, terkait anggaran siluman di APBD DKI Jakarta, tidak hanya DPRD saja yang diduga bersalah tapi pihak eksekutif atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga patut dicurigai sebagai penikmat dana siluman itu.
"Pemerintah itu ibarat seorang penjual yang menawarkan barangnya ke DPRD, dia menawarkan anggarannya, kemudian dengan mewakili rakyat, dia (DPRD) nyatakan dia setuju atau tidak, di situ ada tawar menawar," ujarnya.
Heru Budi Mengaku Tak Tahu soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Capai Rp 22 M
Penjabat Gubernur DKI Jakarta angkat bicara soal anggaran restorasi rumah dinas gubernur sebesar Rp22,2 miliar. Ia mengaku tak mengetahui soal besaran anggaran restorasi.
