- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Kisruh APBD DKI yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok dengan DPRD, dianggap semakin memperlihatkan gaya kepemimpinan Ahok yang kurang ideal.
Menurut Peneliti Komunikasi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Nur, dari perkembangan persoalan ini, gaya komunikasi Ahok dari awal dinilai memiliki kecenderungan melanggar rambu-rambu. Ia berpendapat bahwa Ahok memiliki attitude atau sikap yang tidak tepat dalam meng-handle persoalan APBD DKI.
Firman juga mengatakan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan seperti Ahok yang meledak-ledak dan semaunya di negara-negara demokrasi terbilang cukup jarang.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terdapat tiga syarat pemimpin ideal dalam konteks demokrasi. Yang pertama ialah harus memiliki kecerdasan, dalam arti visi dan misi serta koordinasi kebijakan.
"Negara ini dibangun oleh founding fathers kita yang sangat cerdas dan brilian. Buktinya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang merangkum hampir semua kebutuhan sebuah negara modern saat itu dibuat hingga masa-masa sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang," jelas Firman dalam forum diskusi bertajuk 'Kisruh APBD DKI: Siapa Silumannya?' di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 15 Maret 2015.
Kemudian syarat kedua ialah seorang pemimpin harus populer yang banyak disebut populisme atau menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Terkait dengan itu, seorang pemimpin juga harus attach dengan kesepakatan bersama dan tidak bisa menyeleweng dari cita-cita bersama.
Syarat terakhir adalah konstitusionalisme yang artinya patuh terhadap konstitusi dan aturan main yang berlaku dalam Undang-Undang. Itu yang membedakan negara konstitusi dan anarki.
Berangkat dari ketiga syarat tadi, Firman menyimpulkan bahwa Ahok bukanlah seorang pemimpin yang ideal karena seharusnya dalam konteks populisme dan juga attitude tadi maka komunikasi politik dapat dibangun dengan baik.
"Attitude harus dalam spirit membangun kebersamaan bukan mengadu domba. Bukan memicu konflik, bukan kemudian membuat 'anda' dan 'kami', 'kita' dan 'kalian' karena bukan itu sebetulnya esensi populisme," terang Firman.
Itu dalam konteks nasional, sedangkan dalam konteks lokal dimana posisi Ahok sebagai gubernur, menurut Firman memang tidak mudah karena mewakili dua kutub dan memiliki partner. Gubernur mewakili pemerintah di saat-saat tertentu, yang artinya ia memang memiliki pimpinan dalam konteks pemerintahan.
"Secara komando, struktur dia punya pimpinan dan dia tidak bisa berlawanan dengan pimpinan apalagi dengan konteks negara kesatuan. Namun, di sisi lain dia adalah wakil dari rakyatnya yang tentu saja punya aspirasi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemerintah dan selayaknya dia bisa pasang badan untuk itu," jelas Firman.
Hal tersebut juga berhubungan dengan populisme tadi sehingga gubernur bukanlah penentang dan sebisa mungkin ia harus tetap attach dengan masyarakat walaupun dia juga wakil pemerintah.
Tugas gubernur pun menjadi semakin tidak mudah karena dia memiliki legistlatif daerah atau DPRD.
"Jadi sebetulnya memang dia (Ahok) ini posisinya terjepit, tapi ini untuk mereka yang ingin menjepitkan diri. Untuk mereka yang punya kualifikasi pemimpin yang baik maka itu sebetulnya peluang untuk menjadi mediator demi kepentingan itu sehingga muncul kebijakan-kebijakan yang memang aspiratif.
Firman menyimpulkan bahwa fungsi pemimpin lokal adalah sebagai penyeimbang yang mampu menyeimbangkan banyak kepentingan yang ada. Itulah sebabnya seorang gubernur harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
"Dia harus bisa menerima pesan dari banyak kalangan agar terlihat elok dan elegan untuk memunculkan daya ajak. Kalau dia gagal, ada kecenderungan ia akan terjerat kartel politik," tutur dia. (ren)
