- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - DPRD DKI Jakarta berencana membentuk pantia hak angket guna menyelidiki jumlah bantuan corporate social responsibility (CSR) yang diterima Pemerintah Provinsi.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS Selamat Nurdin mengatakan, keinginan DPRD menyelidiki jumlah bantuan CSR dipicu pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bahwa pembangunan Jakarta bisa tetap berlanjut meski tanpa APBD. Untuk itu, DPRD ingin mengetahui secara pasti jumlah bantuan CSR yang selama ini diterima Pemprov DKI.
"Kan ada ungkapan dari gubernur, Jakarta enggak butuh APBD, pakai CSR juga bisa. Kita mau tanya, CSR yang sudah masuk selama ini udah berapa,"ujar Selamat saat dihubungi, Senin, 16 Maret 2015.
Selain untuk mengetahui jumlah bantuan CSR yang selama ini diterima, DPRD juga ingin mengetahui apakah CSR yang selama ini diterima telah dikelola dengan benar.
"Masuk neraca daerah atau tidak. Ada laporannya atau tidak. CSR itu kan harusnya tercatat di neraca daerah," ujarnya menambahkan.
Dewan juga hendak menyelidiki keuntungan apa yang selama ini didapat oleh perusahaan pemberi bantuan CSR. Sebab, jangan sampai keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah keuntungan yang melanggar peraturan.
"Apa ada kompensasi dari itu enggak? Apa pihak yang memberikan mendapat kemudahan? Biasanya (dibalik pemberian bantuan) kan ada take and give," ujar anggota Komisi C itu.
Sebelumnya, beberapa pekan silam, tepatnya setelah draf RAPBD 2015 yang diajukan Ahok dikembalikan oleh Kemendagri, Ahok sempat menyatakan, keterlambatan pengesahan APBD tak akan berdampak besar terhadap pembangunan.
"Orang Jakarta enggak butuh APBD kok. Lu percaya sama saya. Orang Jakarta yang penting (kita) urusin sampah, transportasi, terus enggak banjir. Sudah itu saja," ujar Ahok.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
