- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku terbantu dengan munculnya situs web kawalAPBD.org.
Berkat aplikasi itu, perbandingan dua dokumen APBD yang disajikan web tersebut, dia bisa mengidentifikasi perbedaan rincian anggaran yang ada di dokumen APBD versi Pemprov DKI dan versi DPRD DKI.
Berdasarkan data di web tersebut, Ahok sapaan Basuki mengatakan, dari Rp12,1 triliun besaran anggaran siluman di dokumen APBD versi DPRD, ternyata hanya Rp10 triliun di antaranya memiliki perincian yang berbeda dengan dokumen APBD versi Pemprov DKI.
Ahok menambahkan, dana siluman sebesar Rp2,1 triliun sisanya, sebenarnya sudah dimasukkan sebelumnya oleh oknum SKPD ke dalam dokumen APBD versi Pemprov DKI melalui sistem e-budgeting.
"Ini berarti ada SKPD yang main. Kami sudah ketemu. Ada anggaran macam-macam di Rp2,1 triliun itu. Ada biaya pemeliharaan, ada pengadaan UPS juga," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 Maret 2015.
Ahok kembali menyebutkan kecurigaan bahwa anggaran siluman sebesar Rp2,1 triliun itu merupakan sebuah bentuk kongkalikong yang dilakukan oknum SKPD Pemprov DKI dan oknum anggota dewan di DPRD DKI.
Tanpa persetujuan anggota dewan, kata dia, tidak mungkin anggaran itu bisa masuk ke rincian besaran APBD DKI tahun 2015 sebesar Rp73,08 triliun yang disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna pada tanggal 27 Januari 2015.
"Itu ada main, SKPD sama oknum DPRD," ujar Ahok.
Ahok mengaku telah mengantongi nama-nama bawahannya yang bertanggungjawab dalam anggaran fiktif itu ke dokumen APBD versi Pemprov DKI.
Sistem e-budgeting, kata dia, selalu merekam data waktu dan identitas operator SKPD peng-input mata anggaran pada saat diajukan.
"Udah kelihatan kok, kita udah tahu. Ada eselon 4, eselon 3 terlibat. Eselon 2 juga mungkin terlibat. Makanya yang terlibat mau aku stafin semua," ujar Ahok. (ase)
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Penelitian: Ternyata Gaya Ceplas-ceplos Ahok Justru Disukai
Gaya bicara Ahok yang blak-blakan lebih disukai masyarakat
