- VIVAnews/ Yulianisa Sulistyoningrum
Dalam hasil evaluasi tersebut, Kemendagri menyebutkan, ada anggaran yang dilarang untuk dialokasikan dalam RAPBD DKI 2015, dan ada juga anggaran yang harus dikurangi karena terjadi pemborosan keuangan negara.
Dokumen yang diperoleh VIVA.co.id, menunjukkan hasil evaluasi Kemendagri dari sisi belanja daerah dalam RAPBD DKI 2015.
Kemendagri mencatat, jumlah alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD sebesar Rp14,5 triliun, atau 21,62 persen dari total belanja daerah Rp67,4 triliun. Dari situ terlihat adanya penurunan dibandingkan dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Perubahan DKI 2014, yang mencapai Rp16,4 triliun, atau 25,31 persen dari total belanja daerah Rp63,6 triliun.
Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Rp22 triliun, atau 32,75 persen dari total belanja daerah mengalami penurunan dibandingkan jumlah alokasi anggaran jenis belanja modal pada APBD-P DKI 2014, yang mencapai Rp25,5 triliun, atau 40,11 persen dari total belanja daerah 2014.
Untuk kedua mata anggaran ini, Kemendagri meminta Pemprov DKI harus mempertahankan, bahkan meningkatkan secara terus menerus dan kosnsiten dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan belanja modal.
Khususnya belanja modal, karena digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seperti penanggulangan banjir, penanganan kebersihan dan persampahan, penanganan kemacetan lalu lintas, dan peningkatan pelayanan dasar lainnya.
Sementara itu, Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp16,5 triliun, atau 24,55 persen dari total belanja daerah, dinilai Kemendagri tidak wajar dan tidak rasional dari sisi proporsionalitas antar jenis belanja.
Dari anggaran gaji dan tunjangan tersebut, di antaranya Rp10,8 triliun, atau 16,09 persen dari total belanja daerah, Kemendagri meminta untuk ditinjau kembali. Agar disesuaikan dengan pasal 63 ayat 2 PP No. 58 tahun 2005 dan pasal 39 Permendagri No. 13 tahun 2006.
Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS harus dikurangi dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran anggaran, serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
Kemendagri mencatat penyediaan jumlah alokasi anggaran tunjangan kinerja Rp10,8 triliun lebih besar dibandingkan jumlah alokasi belanja untuk penanggulangan banjir dalam RAPBD DKI 2015 yang hanya sebesar Rp5,3 triliun.
Penyediaan jumlah alokasi anggaran tunjangan kinerja Rp10,8 triliun lebih besar dibandingkan jumlah alokasi belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Antara lain meliputi, urusan pendidikan Rp10,7 triliun (15,95 persen), urusan kesehatan Rp6,6 triliun (9,8 persen), urusan pekerjaan umum Rp10,7 triliun (15,89 persen), urusan penataan ruang Rp25,2 miliar (0,48 persen), urusan perumahan rakyat Rp3 triliun (4,58 persen), dan urusan sosial Rp628,9 miliar (0,93 persen).
Dari hal itu, Kemendagri menyatakan ada persepsi ketidakadilan akibat kesenjangan penghasilan dengan PNS daerah lain. Bahkan, PNS pada kementerian/lembaga yang berada di wilayah Pemprov DKI Jakarta. Yang tentunya berpotensial menimbulkan dampak sosial.
Untuk itu, selisih dari hasil pengurangan alokasi anggaran tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dan belanja modal dalam rangka peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Seperti penanggulangan banjir, penanganan kebersihan dan persampahan, penanganan kemacetan lalu lintas dan peningkatan pelayanan dasar lainnya. (asp)
![vivamore="Baca Juga :"]
