Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Perburuan mencari dalang penyisip dana siluman ke perincian APBD mulai dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta memeriksa lima pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui siapa oknum SKPD yang pada 2014 dan pada tahun ini mengganti nomenklatur mata anggaran di pos penganggaran SKPD itu di dalam dokumen APBD DKI.
"Kami ingin tahu siapa yang menyuruh input-input
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui siapa oknum SKPD yang pada 2014 dan pada tahun ini mengganti nomenklatur mata anggaran di pos penganggaran SKPD itu di dalam dokumen APBD DKI.
"Kami ingin tahu siapa yang menyuruh input-input
anggaran itu," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 18 Maret 2015.
Ahok mengatakan, permainan penggantian nomenklatur merupakan salah satu modus untuk menyisipkan dana siluman ke perincian APBD.
Modus ini, kata Ahok, pernah terjadi pada saat kegiatan penganggaran untuk APBD DKI tahun 2013 dan 2014. Pada saat itu, nomenklatur untuk pengadaan truk-truk sampah di pos anggaran Dinas Kebersihan DKI raib dan tanpa diketahui berubah menjadi nomenklatur anggaran yang lain.
"Dulu enggak pernah ada yang mau jawab ketika saya tanya siapa yang
hilangin
truk sampah, semua orang bilang
nggak
tahu," ujar Ahok.
Ahok tidak menampik modus perubahan nomenklatur itu merupakan salah satu celah yang diduga digunakan oleh oknum DPRD untuk memasukkan anggaran titipannya.
"Kata polisi ada (indikasi keterlibatan DPRD). Kita tunggu hasil penyelidikan polisi saja," ujar Ahok.
Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, selain lima pegawai Bappeda yang diperiksa hari ini, pada hari sebelumnya, Inspektorat telah memeriksa WW.
PNS DKI itu diketahui merupakan pegawai di Bappeda DKI pada 2014. "Sekarang dia bekerja di SKPD Jakarta Selatan," ujar Lasro. Menurut Lasro, WW sebelumnya adalah salah satu kepala bidang Bappeda.
Sementara itu, pada esok hari, Lasro mengatakan, Inspektorat akan memanggil pegawai dari suku dinas pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Pemeriksaan bisa terus berkembang," ujar Lasro.
Lasro mengatakan, pemeriksaan harus benar-benar dilakukan secara mendalam dan menyentuh semua pihak yang diduga terlibat. Ia berharap proses investigasi internal ini bisa benar-benar mengungkap keberadaan oknum di jajaran Pemprov DKI yang memuluskan masuknya anggaran-anggaran titipan dari DPRD DKI ke APBD DKI selama beberapa tahun.
"Investigasi ini harus teliti, bukan sekadar melihat ada kesalahan dalam pelaksanaan, tapi harus diselidiki apakah ada kekeliruan mulai dari awal? Kita harus mempunyai banyak perbandingan informasi," ujar Lasro.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
anggaran itu," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 18 Maret 2015.
