- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta, Ii Karunia membenarkan adanya anggaran Rp40 miliar yang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ii menuturkan, anggaran yang rencananya akan digunakan untuk pengadaan radio tracking dan pembangunan sarana prasarana terkait pengelolaan smart city masuk dalam evaluasi Kemendagri yang harus dikurangi atau dihapus demi efisiensi.
"Betul di kita ada pengadaan radio tracking. Kita kemarin pengadaan HT Rp20 miliar. Kemarin kita sudah lapor sama Bappeda saya minta untuk ini yang tracking itu saya tunda dulu karena saya lagi benahi sistemnya dulu," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2015.
Menurut dia, anggaran hasil evaluasi Kemendagri di Dinas Kominfomas sebesar Rp40 miliar dari jumlah anggaran Rp300 miliar yang dianggarkan di RAPBD dikembalikan ke Bappeda untuk efisiensi. Dana itu akan dialihkan untuk penanganan banjir sesuai instruksi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
"Untuk yang program pengadaan HT dinolkan. Kita sudah laporkan ke Bappeda. Ada Rp40 miliar kita kembalikan. Jadi, itu kumpulan dari teman-teman SKPD lain yang dikerok itu ada Rp1,2 triliun dialokasikan untuk yang lebih penting dulu menurut aturan. Rp1,2 triliun itu dari anggaran murni."
Berdasarkan dokumen hasil evaluasi Kemendagri yang didapat VIVA.co.id beberapa program di Dinas Kominfomas yang di evaluasi adalah:
1. Rp9,984 miliar dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana telekomunikasi pada SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.
2 Rp5,095 miliar pengelolaan smart city pada SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.
