- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Soliditas DPRD DKI diprediksi bakal pecah gara-gara
anggotanya tak sependapat soal APBD DKI 2015. Fraksi Partai Golkar
menegaskan berada di baris pendukung penerbitan Peraturan Daerah
tentang APBD 2015.
"Kita harus pakai Perda, karena itu konsekuensi dari Paripurna," kata
Ketua Fraksi Partai Golkar, Zainuddin di Gedung DPRD, Jakarta, Jumat 20 Maret 2015.
Zainuddin menyatakan, penerbitan Perda itu merupakan amanat dari
rapat paripurna DPRD yang berkomitmen mewujudkan APBD konstitusional.
"Maka APBD 2015 harus disahkan," kata Zainuddin.
Seperti diketahui, pada saat rapat pimpinan gabungan DPRD DKI
soal APBD DKI 2015 Kamis 19 Maret 2015 hendak dimulai, sempat terjadi
silat lidah antara Prabowo Soenirman dari fraksi Gerindra dengan
Bestari Barus dari fraksi Nasdem.
"Itu dinamika saja. Di Korea dan Jepang saja malah bisa lempar-lemparan kursi," kata Zainuddin.
DPRD DKI sedang berpolemik juga soal konsekuensi persetujuan Perda
APBD DKI terhadap jalannya hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T
Purnama (Ahok). Diduga tim angket, APBD kiriman Ahok merupakan APBD
yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD.
Namun, APBD yang diserahkan Ahok ke Kemendagri itulah yang sekarang bakal diterbitkan Peraturan Daerahnya.
"Hak angket itu kan untuk mewujudkan harmonisasi legislatif dan
eksekutif. Bagus kan? Makanya kita nggak cabut," kata Zainuddin.
Lagipula, hak angket juga berusaha mengumpulkan bukti-bukit apa benar
APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri itu palsu. "Kalau tidak ada
bukti bahwa itu menyalahi Undang-undang, ya selesai (hak angket
terhadap Ahok)," kata Zainuddin. (ase)
