Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpaksa memangkas anggaran proyek tanggul laut yang termasuk dalam Tahap A mega proyek
National Capital Integrated Coastal Development
(NCICD).
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, ini terjadi karena Pemprov DKI masih menggunakan skema APBD 2014 untuk pembangunan tahun ini yang hanya Rp72,09 triliun. "Kami pangkas di sana-sini, sebagiannya di NCICD," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 23 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, ini terjadi karena Pemprov DKI masih menggunakan skema APBD 2014 untuk pembangunan tahun ini yang hanya Rp72,09 triliun. "Kami pangkas di sana-sini, sebagiannya di NCICD," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 23 Maret 2015.
Seperti diketahui, tidak munculnya kata sepakat dari DPRD DKI terhadap Rancangan APBD DKI 2015 menyebabkan Pemprov DKI terpaksa mengeluarkan Pergub yang menjadi dasar hukum untuk kembali menggunakan APBDP DKI tahun 2014.
Di APBD tahun lalu, kata Saefullah, pagu belanja DKI adalah Rp63 triliun. Sedangkan di RAPBD DKI tahun ini, pagu belanja sebelumnya direncanakan sebesar Rp67,447 triliun. Hal ini menyebabkan adanya selisih pagu belanja di kisaran Rp3 triliun.
"Maka itu kami sesuaikan yang lainnya juga. Misalnya pengadaan tanah dan belanja cadangan," ujar Saefullah.
Kendati demikian Saefullah mengatakan, penyesuaian anggaran tersebut hanya dilakukan untuk program-program prioritas yang sifatnya besar. Untuk program-program lain yang sifatnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketentraman sosial, perumahan dan tata ruang, kata dia, tidak akan disesuaikan.
"Tidak akan ada kendala untuk yang lainnya. Kami tetap berikan pelayanan," ujar Saefullah.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Seperti diketahui, tidak munculnya kata sepakat dari DPRD DKI terhadap Rancangan APBD DKI 2015 menyebabkan Pemprov DKI terpaksa mengeluarkan Pergub yang menjadi dasar hukum untuk kembali menggunakan APBDP DKI tahun 2014.
