Kelabilan Ahok Buat Ketua DPRD DKI Sakit

Massa PPP Djan Faridz Unjuk Rasa di Menkumham
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
Ikut Rapat Banggar, Ahok Cari PNS Penyisip Dana Siluman
- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, belakangan terlihat absen dalam serangkaian rapat DPRD. Padahal, banyak kegiatan yang dinilai membutuhkan kehadirannya, terlebih polemik APBD 2015 yang hingga kini terus bergulir.

Ahok Bongkar Aksi Nekat Anak Buah Sisipkan Dana Siluman

Banyak pihak pun kemudian menyayangkan sikap Pras yang dinilai abai di saat-saat genting seperti sekarang ini.
Takut Ada Dana Siluman, Ahok Tunda Pengesahan APBD


Menanggapi banyaknya komentar miring itu, Pras mengakui kesalahannya yang absen dalam serangkaian rapat DPRD. Namun, hal itu bukan karena menghindar dari kisruh yang tengah berlangsung.


Menurut Pras, ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda karena kondisi fisik dan kesehatannya yang tidak mendukung. Sehingga, ia harus rutin melakukan
check up
ke dokter.


"Saya juga minta maaf pada semua, mungkin sebagai Ketua DPRD pada tanggal 20 Maret 2015 Jumat lalu tidak hadir karena kesehatan dan harus
check up
ke dokter. Bukan mau menghindar," ujar Pras saat menggelar konferensi pers, Senin 23 Maret 2015.


Pras yang masih terlihat lesu juga mengaku kondisi kesehatannya turun drastis setelah memikirkan kemelut APBD 2015 yang tak kunjung menemukan titik temu antara eksekutif dan legislatif.


"Pada hari Jumat saya ke dokter pukul 17.00 WIB, penat di DPRD yang isinya ribut-ribut terus. Kelabilan dari Ahok juga buat kami takut, karena
nggak ngapa-ngapain
dibilang korupsi," kata dia.


Usai mengumumkan kesepakatan dewan yang memilih menggunakan pagu anggaran 2014 untuk pembiayaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa di ibu kota pada tahun ini, Pras juga menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Jakarta.


"Saya juga mengucapkan maaf pada warga Jakarta, karena sebagai utusan rakyat hari ini kita putuskan pakai APBD 2014," ujar Pras.


Seperti diketahui, pagu anggaran 2014 hanya berbeda Rp180 miliar dengan RAPBD 2015 yaitu sebesar Rp72,9 triliun.


Ahok sebelumnya mengatakan jika perbedaan anggaran tersebut tidak akan berpengaruh banyak terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat Jakarta. Sehingga penggunaan Pergub atau Perda tidak akan menjadi masalah. (ase)


![vivamore="
Baca Juga
:"]

[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya