Sumber :
- Fajar GM
VIVA.co.id
- Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menyatakan, fraksi Gerindra tidak akan merekomendasikan pemakzulan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait hak angket yang mempermasalahkan etika Gubernur dan aturan APBD yang diduga telah dilanggar Ahok.
Menurut Ghoni, jika nantinya hasil angket menyatakan Ahok sapaan akrab Basuki melakukan pelanggaran maladministrasi dan etika, fraksi lebih memilih menyerahkan hasil angket ke lembaga berwenang untuk kemudian dilakukan proses lanjutan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Ghoni, jika nantinya hasil angket menyatakan Ahok sapaan akrab Basuki melakukan pelanggaran maladministrasi dan etika, fraksi lebih memilih menyerahkan hasil angket ke lembaga berwenang untuk kemudian dilakukan proses lanjutan.
"Kita tidak merekomendasikan pemakzulan. Kita kan hanya mencari temuan-temuan apa yang menjadi pelangggaran. Kalau memang ada, bisa kita laporkan," kata dia, di Gedung DPRD Rabu 25 Maret 2015.
Menurut Ghoni, setelah diumumkan hasil angket, nantinya semua fraksi akan mendapatkan hak yang sama untuk mengemukan pendapat. Setelah itu fraksi Gerindra baru akan mengemukakan rekomendasinya.
"Setelah hasil angket diumumkan, kita akan kumpul semua. Setiap fraksi kan dipersilahkan mengemukakan pendapat. Tentu tidak bisa sama dengan fraksi-fraksi lain," ujar dia.
Seperti yang diketahui, panitia hak angket DPRD DKI Jakarta hari ini menjadwalkan akan meminta keterangan dari para saksi ahli. Kepada para saksi ahli, nantinya panitia hak angket akan menanyakan beberapa hal terkait dugaan maladministrasi dan etika yang dilakukan Ahok.
Pemanggilan para saksi ahli akan menutup proses angket yang telah berjalan sejak awal Maret. Nantinya, keterangan dari para pakar akan melengkapi para saksi yang telah dipanggil dan ditetapkan pada keputusan angket pekan depan tanggal 1 April 2015.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kita tidak merekomendasikan pemakzulan. Kita kan hanya mencari temuan-temuan apa yang menjadi pelangggaran. Kalau memang ada, bisa kita laporkan," kata dia, di Gedung DPRD Rabu 25 Maret 2015.
