Sumber :
- ANTARA/ Prasetyo Utomo
VIVA.co.id
- Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta. Termasuk adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD DKI.
Aktivis ICW, melaporkan adanya dugaan korupsi dalam beberapa mata anggaran pada APBD DKI Jakarta 2014. Di antaranya terkait pengadaan uninterruptible power supply (UPS), 6 judul buku serta scanner dan printer.
"ICW mendesak agar KPK memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi APBD lainnya, terutama mata anggaran yang diajukan oleh DPRD melalui pokir (pokir pikiran)," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Aktivis ICW, melaporkan adanya dugaan korupsi dalam beberapa mata anggaran pada APBD DKI Jakarta 2014. Di antaranya terkait pengadaan uninterruptible power supply (UPS), 6 judul buku serta scanner dan printer.
Baca Juga :
Bareskrim Bongkar Korupsi APBD DKI, Ahok Senang
"ICW mendesak agar KPK memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi APBD lainnya, terutama mata anggaran yang diajukan oleh DPRD melalui pokir (pokir pikiran)," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Koordinator ICW, Febri Hendri mengungkapkan, temuan dugaan korupsi ini bermula saat ICW membandingkan APBD 2015 versi DPRD dengan APBD 2014. Berdasarkan penelusuran itu ditemukan adanya mata anggaran yang berulang, dan setelah ditelusuri ditemukan indikasi korupsi.
Dia lantas mencontohkan pengadaan 6 judul buku pada tahun 2014, yakni 'Hikayat Ibu Kota', 'Perempuan', 'Dari Rezim ke Rezim', 'Jakarta Dulu Rawa Kini Menara', 'Menapak Kota Harapan', dan 'Delman'. Anggaran pengadaan buku itu pada APBD 2014, mencapai Rp3 miliar.
Mata anggaran ini ternyata muncul kembali pada APBD 2015 versi DPRD dengan judul berbeda yakni 'Nekad Demi Rakyat', 'Dari Belitung Menuju Istana' serta 'Tionghoa Keturunan, Indonesia Negaraku'.
Febri menyebut, penulis buku-buku tersebut ternyata adalah seorang anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Namun, dia tidak menyebutkan nama anggota DPRD yang dimaksud.
"Penulisnya waktu pengadaan tahun 2014 belum jadi anggota DPRD, tapi sekarang dia masuk. Di APBD versi DPRD juga ada pengadaan yang sama anggarannya mencapai sekitar Rp 30 miliar, penulisnya juga sama," ujar dia.
Febri mempertanyakan mata anggaran pengadaan buku yang ternyata penulisnya merupakan anggota DPRD itu. "Menurut kami, KPK perlu mengusut dan melihat keterkaitan anggota DPRD dengan ini," tegas dia.
Selain itu, ICW menduga adanya penggelembungan harga dalam pengadaan paket-paket tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara. Diduga ada persekongkolan antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), distributor, peserta dan pemenang lelang.
Persekongkolan itu terkait dengan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), penawaran harga dan penetapan pemenang lelang.
"Nilai HPS diduga telah dimarkup setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," ungkap dia.
ICW memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi pada mata anggaran APBD DKI 2014 yang dilaporkan ke KPK, ditaksir mencapai Rp277,9 miliar.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha menyebut pihaknya siap menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut dia, pihaknya akan menelaah laporan ICW terlebih dulu.
"Tentu kita lakukan penelaahan terlebih dahulu. Tim dari Dumas (Pengaduan Masyarakat) kita akan memeriksa, kita lihat apakah benar dalam laporan tersebut ada indikasi tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Priharsa.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan menelaah bukti-bukti yang turut diserahkan ICW dalam pelaporannya itu. "Kan ada berkas-berkas yang diserahkan juga. Itu akan dilihat apakah cukup sebagai bukti awal untuk menemukan indikasi tindak pidana korupsi," ujar dia.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Koordinator ICW, Febri Hendri mengungkapkan, temuan dugaan korupsi ini bermula saat ICW membandingkan APBD 2015 versi DPRD dengan APBD 2014. Berdasarkan penelusuran itu ditemukan adanya mata anggaran yang berulang, dan setelah ditelusuri ditemukan indikasi korupsi.
