Sumber :
VIVA.co.id
- Anggota dewan yang sudah tiga bulan tidak menerima gaji dari Pemprov DKI, mengaku belum mendapat kabar terkait gaji. Malah belum ada kepastian apakah gaji tersebut akan dibayarkan dalam waktu dekat atau tidak.
"Kita emang gak gajian sampai Juni. Itu sanksi dari Kemendagri," ujar Ketua Fraksi PPP, Maman Firmansyah, di Gedung DPRD, Selasa 31 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mendagri Tolak Kenaikan Gaji DPRD
Baca Juga :
5 Anggota DPRD DKI Tak Pernah Temui Konstituen
"Kita emang gak gajian sampai Juni. Itu sanksi dari Kemendagri," ujar Ketua Fraksi PPP, Maman Firmansyah, di Gedung DPRD, Selasa 31 Maret 2015.
Baca Juga :
Gaji Fantastis DPRD DKI Masih Menanti Ketok Palu
Menurutnya, dewan mendapat skorsing gaji sebagai konsekuensi akibat lambatnya pengesahan APBD 2015. Dewan sempat mempermasalahkan RAPBD, yang dirancang bersama SKPD, diduga dipalsukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, lalu dikirimkan ke Kemendagri.
"Gak cuma kita yang kena sanksi, loh. Gubernur juga," ujar Maman.
Sebenarnya, tertundanya gaji anggota dewan bukan karena skorsing yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun karena APBD 2015 yang belum ketok palu.
Seperti diketahui, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, Kepala Daerah dan Anggota DPRD akan mendapatkan sanksi tidak dibayarkan gajinya selama enam bulan jika tidak menyerahkan draf APBD sebelum tanggal 31 Desember. (one)![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, dewan mendapat skorsing gaji sebagai konsekuensi akibat lambatnya pengesahan APBD 2015. Dewan sempat mempermasalahkan RAPBD, yang dirancang bersama SKPD, diduga dipalsukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, lalu dikirimkan ke Kemendagri.
