- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas terkait masalah transportasi, memerintahkan agar pembangunan moda transportasi massal dikebut pada tahun ini.
Moda transportasi itu, seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT).
Rapat kabinet terbatas yang digelar hari ini, Rabu 1 April 2015, dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menhub Ignatius Jonan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama, Kementerian BUMN, BUMN, dan BUMD.
Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, menjelaskan perintah dari Presiden Joko Widodo ini. "Bahwa sesuai arahan Bapak Presiden, semua rencana untuk pengembangan transportasi di Jabodetabek harus dijalankan mulai tahun ini. Jadi, tidak ditunda lagi," kata Jonan, di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Kata Jonan, konsorsium dalam pembangunan LRT ini berasal dari beberapa BUMN, seperti Adhi Karya dan Wijaya Karya. "Nanti akan dibentuk," katanya.
Dijelaskan Jonan, Adhi Karya sempat memaparkan perkiraan pembiayaannya, yakni sekitar Rp307 miliar per kilometer. Untuk dananya, akan diupayakan dari konsorsium BUMN dan pinjaman luar negeri.
"Serta, partisipasi DKI, tentunya sesuai ketentuan," kata Jonan.
Rencana awal, jalur LRT ini kemungkinan dibangun di jalan tol, atau di sisi jalan tol. Dengan panjang awal 30 kilometer.
"Daerahnya direncanakan dari Cibubur, Halim, baik dari Grogol dan nanti juga disambung dengan kereta ke Soekarno-Hatta," jelas Jonan.
Presiden juga meminta, untuk melanjutkan proyek MRT dari HI menuju Kampung Bandan. Setelah sekarang, pengerjaan baru dari Lebak Bulus menuju Bundaran HI.
"Pengembangan MRT itu juga dari timur ke barat, jadi east to west. Lalu, tingkat Provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten," ujarnya. Hanya saja, teknisnya belum diputuskan seperti apa. "Tetapi, prinsipnya harus berjalan," katanya.
Jonan mengatakan, proyek-proyek ini akan dikebut dan harus tuntas dalam jangka waktu lima tahun. Saat disinggung, apakah ini terkait ASEAN Games 2018, ia mengatakan kalau pengembangan ini untuk solusi permanen mengatasi kemacetan di Jabodetabek.
"Bapak Presiden sudah setuju akan dibentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek. Jadi, ini setingkat pemerintah pusat, akan setingkat dirjen," jelas Jonan.
Mesksi otoritas ini tidak mandiri, tetapi tetap berada di bawah kendali dan koordinasi Kementerian Perhubungan. Sebab, menyangkut pembangunan pada tiga wilayah provinsi, sehingga diharapkan gampang melakukan koordinasi. (asp)
