Ia menjelaskan, seharusnya kebijakan seperti itu tidak diterapkan di seluruh minimarket. "Ini agak lucu, produksi bir itu resmi, tetapi tidak boleh didistribusikan," ujar Heru, saat ditemui pagi ini di Balai Kota, Kamis 2 April 2015.
Heru menganggap, tidak semua mini market diharuskan mengikuti larangan tersebutm karena banyak minimarket yang sebenarnya mentaati peraturan yang ada.
"Peraturan sebelumnya kan, misalnya tidak boleh dijual di rak bersamaan dengan produk lain, tidak boleh dijual dekat lokasi tertentu, seperti perumahan, sekolah dan tempat ibadah, tidak dijual untuk anak di bawah umur. Nah, kan tidak semua minimarket melanggar itu, banyak kok yang menaati peraturan," jelasnya.
Heru juga ingin, agar Pemda memerintahkan kepada Wali Kota untuk mendata minimarket mana saja yang memang melanggar.
"Kalau semua dilarang, sudah pasti omzet dan saham mereka (Delta Djakarta) turun. Harus dipikirkan juga lokasi-lokasi, seperti di Bali yang mayoritas terdapat wisatawan asing yang selalu mengonsumi bir," kata Heru.
Diketahui, sejak adanya larangan untuk menjual bir di minimarket, omset Delta Djakarta menurun drastis hingga 50 persen, bahkan 80 persen untuk produk bir Angker.
Heru menjelaskan, saat ia, bertemu dengan pihak Delta Djakarta, disebutkan keuntungannya saat ini hanya berkisar di angka Rp2,5 miliar saja.
Delta Djakarta pernah memberikan sumbangan untuk Pemrov DKI Jakarta sebesar Rp50 miliar dan tidak pernah meminta dana penyertaan modal pemerintah (PMP).
Laporan : Rebecca Reifi Georgina (asp)
![vivamore="Baca Juga :"]
