Ahok Rekrut Personel Polisi dan TNI Jadi Tenaga Honorer

Ahok mencontohkan pengalamannya mengunjungi Mako Brimob Polri Kelapa Dua, Depok tadi pagi. WC di markas kepolisian itu, kata dia, begitu bersih dan wangi. Kondisi markas pun begitu terawat dan tertata.

"Waktu saya tanya komandannya, personelnya memang selalu diajarkan untuk disiplin di waktu pelatihannya," ujar Ahok.

Ia kemudian membandingkan fasilitas yang ada di markas kepolisian itu dengan fasilitas yang ada di kantor-kantor pemerintahan yang dimiliki oleh DKI. Fasilitas milik Pemprov DKI, kata Ahok, seringkali tidak terawat meski Pemprov DKI telah menyewa tenaga outsourcing untuk merawat fasilitas-fasilitas itu.

"Padahal kita bayar berapa untuk tenaga outsourcing itu," ujar Ahok.

Meski demikian, Ahok mengatakan tujuannya ingin memanfaatkan kedisiplinan anggota TNI dan Polri itu tentu saja bukan untuk menjaga kebersihan WC atau merawat fasilitas yang dimiliki Pemprov.

Ahok akan mendayagunakan kedisiplinan anggota TNI dan Polri untuk membantu Pemprov dalam upaya penegakan hukum, seperti untuk melakukan penertiban terhadap PKL atau menindak para pelanggar marka jalan.

Dua kegiatan penegakan hukum itu biasanya dilakukan oleh aparat hukum milik Pemprov DKI, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI.

"TNI sama Polri itu kan kalau tidak perang juga kerjaannya tidak banyak, paling hanya latihan. Kenapa tidak kita manfaatin dia dan kita bayar dia honor harian," ujar Ahok.

Selain itu, kata Ahok, pemanfaatan personel TNI dan Polri juga akan mampu menghemat anggaran milik DKI. Ahok mengatakan Pemprov DKI selama ini menggaji para PNS-nya di kisaran minimal Rp9 juta hingga Rp13 juta. Meski dalam 1 bulan, para PNS itu hanya bekerja selama 20 hari saja.

Sedangkan untuk membayar honor para personel TNI dan Polri, Ahok mengatakan, Pemprov hanya perlu mengeluarkan anggaran maksimal sebesar Rp7,5 juta per bulan. Dengan asumsi, para personel TNI dan Polri mendapatkan bayaran sebesar Rp250 ribu untuk setiap harinya dan mereka bekerja penuh setiap hari sepanjang bulan.

"Tapi nggak mungkin juga kan mereka kerja penuh. Pasti ada off-nya. Makanya, kita ini bisa ada penghematan. Daripada dia jadi oknum keamanan, jaga-jaga bar, kafe, belum tentu dibayar segitu mahal," ujar Ahok.

Ahok, diketahui telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang hal ini. Berdasarkan dokumen Pergub yang diunduh dari situs web Pemprov DKI, jakarta.go.id, Pergub itu bernomor 138 tahun 2015 dan diteken Ahok pada tanggal 3 Maret 2015.

Pasal ke-7 Pergub itu mengatur biaya pemberian honorarium dianggarkan pada SKPD Pemprov DKI yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan, penertiban, dan penjangkauan.

Pergub berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur besaran honorarium sebesar Rp250.000 per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak sebesar Rp38.000 per hari untuk setiap orang.

Pergub juga mengatur setiap anggota TNI yang direkrut untuk menjadi tenaga honorer harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat militer setingkat minimal Panglima Kodim. Sedangkan untuk anggota kepolisian, harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat kepolisian setingkat minimal Kapolsek. (ase)