Dishub DKI Minta Anggaran Aktivasi Paket Internet

Wakil Kepala Dishub Benjamin Bukit menunjukan tiket parkir meteran
Sumber :
  • VIVAnews/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
- Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta memberikan anggaran aktivasi paket data internet untuk telepon pintar 300 petugas lapangan.

Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan anggaran itu dibutuhkan untuk menjalankan program Jakarta Smart City.

Rusun Cup, Cara DKI Memanusiakan Mantan Pemukim Ilegal

"Saya sudah minta dianggarkan kepada BPKAD. Kepada Bappeda juga," ujar Benjamin di Jakarta, Minggu, 19 April 2015.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan konsep 'Smart City' untuk menjalankan pemerintahan sejak tahun 2014.

Alasan Lelang Proyek Anak Buah Ahok Selalu Gagal

Salah satu mekanisme teknisnya adalah penggunaan aplikasi 'QLUE' dan 'CROP' yang bisa diinstalkan di telepon pintar untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah.

Warga bisa menggunakan aplikasi QLUE untuk mengirimkan keluhan seperti kerusakan jalan, kemacetan, masalah keamanan, hingga penemuan tumpukan sampah.

Aparat SKPD Pemprov DKI, kemudian merespon keluhan warga itu melalui aplikasi CROP (Cepat Respon Opini Publik). Setiap respon yang diberikan, akan menambah poin TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) aparat SKPD yang bersangkutan.

Sistem ini diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 15 Desember 2014 yang lalu.

Adapun untuk SKPD Dishubtrans, Benjamin mengatakan, petugas biasanya menggunakan sistem tersebut untuk menangani keluhan warga terkait lalu lintas, seperti kecelakaan jalan, atau kemacetan.

Namun belakangan, kata Benjamin, respons yang diberikan oleh 300 petugasnya terhadap keluhan warga semakin berkurang.

"300 orang ini padahal sudah terbiasa menggunakan aplikasi CROP," ujar Benjamin.

Penyebabnya, kata Benjamin, terkait dengan kisruh APBD DKI tahun 2015. Berlarut-larutnya proses persetujuan anggaran antara pemerintah dan dewan yang akhirnya memaksa DKI untuk kembali menggunakan pagu anggaran tahun 2014. Akibatnya, anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk para petugas lapangan Dishubtrans juga tak kunjung cair.

Hal itulah yang akhirnya menyebabkan para petugas lapangan itu tidak memiliki uang untuk mengaktifkan paket data internet pada telepon pintarnya.

"Kan harus ada aktivasi paket internet bulanan. Tapi karena anak-anak belum dapat TKD, akhirnya mereka belum mengisi paketnya," ujar Benjamin.

Masalah ini, kata Benjamin, telah ia laporkan ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, sapaan akrab Basuki sebelumnya pernah mempermasalahkan hal ini dan bahkan hendak menjadikan Benjamin sebagai salah satu pejabat yang akan ia evaluasi dalam evaluasi SKPD Pemprov DKI pada semester pertama tahun 2015.

Ahok, kata Benjamin, akhirnya memaklumi masalah ini dan meminta agar pencairan dana untuk aktivasi paket data internet itu bisa dilakukan melalui mekanisme anggaran mendahului.

"Untuk aktivasinya ada cost, dan itu memang perlu diakomodir," ujar Benjamin. (ase)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya