Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak akan memberikan begitu saja posisi dan jabatan penting bagi Pegawai Negeri Sipil wanita di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Ahok, untuk mendapatkan posisi dan jabatan penting, PNS wanita harus benar-benar menunjukkan kemampuannya dalam memimpin. "Kalau memang setelah dibuktikan ternyata 90 persen wanita di DKI ini hebat, ya akan saya biarkan mereka untuk memimpin di DKI. Kemarin saja saya sempat mau milih Wakil Gubernur dari kaum wanita," kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, Selasa 21 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Ahok, untuk mendapatkan posisi dan jabatan penting, PNS wanita harus benar-benar menunjukkan kemampuannya dalam memimpin. "Kalau memang setelah dibuktikan ternyata 90 persen wanita di DKI ini hebat, ya akan saya biarkan mereka untuk memimpin di DKI. Kemarin saja saya sempat mau milih Wakil Gubernur dari kaum wanita," kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, Selasa 21 April 2015.
Ahok mengatakan, dia tidak ingin dengan sengaja menyediakan suatu jatah bagi kaum perempuan untuk menduduki kursi jabatan-jabatan tertentu di Pemerintah Provinsi DKI. "Itu menghina perempuan. Kenapa kita musti buat jatah-jatah sekian persen bagi perempuan?" ujar Ahok.
Ahok menganggap perempuan-perempuan Indonesia masa kini telah memiliki daya saing yang sama kuatnya dengan kaum lelaki. "Bagi saya perempuan kita itu sudah mampu bersaing," ujar Ahok.
Maka itu, Ahok mengatakan, cara terbaik untuk menghormati perempuan Indonesia masa kini di lingkungan Pemprov DKI adalah dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa benar-benar mengaktualisasikan dirinya dan membuktikan kehebatan mereka dengan jalan memberi mereka kesempatan seluas-luasnya untuk sama-sama bersaing dengan kaum lelaki dalam memperebutkan kursi-kursi jabatan di Pemerintah Provinsi DKI.
Dalam era kepemimpinannya, Ahok telah menempatkan sejumlah nama wanita-wanita di sekelilingnya untuk mengisi posisi id jajaran penting di berbagai dinas, badan dan biro di lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Mereka antara lain Kepala Biro Hukum Sri Rahayu, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Vera Revina Sari, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sri Harijogja, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan KB Dien Emmawati, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tinia Budiarti, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, serta Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Sarwo Handayani.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok mengatakan, dia tidak ingin dengan sengaja menyediakan suatu jatah bagi kaum perempuan untuk menduduki kursi jabatan-jabatan tertentu di Pemerintah Provinsi DKI. "Itu menghina perempuan. Kenapa kita musti buat jatah-jatah sekian persen bagi perempuan?" ujar Ahok.
