- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - DPRD DKI Jakarta menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di Jakarta sebagai salah satu indikator kegagalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat.
Ketua Komisi E DPRD DKI, Pantas Nainggolan mengatakan, angka kemiskinan di Ibu Kota telah meningkat dari 371.000 jiwa di tahun 2013, menjadi 421.000 jiwa di tahun 2014.
"Pemerintah Provinsi DKI tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya," ujarnya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Pidato LKPJ Gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 23 April 2015.
Pemprov DKI juga dianggap gagal dalam menggunakan APBD DKI tahun 2014. Dari total besaran APBD sebesar Rp72,9 triliun, hingga bulan Desember, DKI hanya mampu menyerap 59,32 persen.
"Ini merupakan penyerapan anggaran terendah di Ibu Kota," kata Pantas menambahkan.
Secara keseluruhan, DPRD DKI menganggap Pemprov DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang buruk dalam menjalankan roda pemerintahan di tahun 2014. Ada 9 poin yang disoroti DPRD. Selain rendahnya serapan anggaran dan meningkatnya angka kemiskinan, DPRD juga memberi penekanan kepada melesetnya target pendapatan.
Selanjutnya, kegagalan realisasi PMP (penyertaan modal pemerintah) kepada 3 BUMD, kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dianggap semena-mena, dugaan pelanggaran undang-undang dalam pemberian izin reklamasi pantai, kegagalan pemprov mempertahankan kepemilikan atas aset-aset yang dimilikinya di pengadilan, tidak transparannya penerimaan dana CSR, serta dugaan pelanggaran undang-undang dalam penghapusan jabatan wakil lurah.
"DPRD DKI menilai kinerja Pemerintah Daerah dan aparatnya pada tahun 2014 buruk."
(mus)
