Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak banyak mengeluarkan wacana dalam menjalankan tugasnya.
"Tetapi bekerja dengan serius bersama aparat-aparatnya sehingga kinerja DKI yang buruk di tahun 2014 bisa diperbaiki," kata Ketua Komisi E DPRD DKI, Pantas Nainggolan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap pidato LKPJ Gubernur DKI di Gedung DPRD DKI, Kamis 23 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Soal LKPJ, Ketua DPRD Ingin Beri Pelajaran Ahok
"Tetapi bekerja dengan serius bersama aparat-aparatnya sehingga kinerja DKI yang buruk di tahun 2014 bisa diperbaiki," kata Ketua Komisi E DPRD DKI, Pantas Nainggolan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap pidato LKPJ Gubernur DKI di Gedung DPRD DKI, Kamis 23 April 2015.
Baca Juga :
Ketua DPRD: Ahok Harus Perbaiki Sikap dan Etika
Selain itu, DPRD juga meminta Ahok mempersiapkan ahli hukum yang kuat guna mempertahankan aset-aset milik Pemprov DKI yang selama ini banyak terlepas dari kepemilikan Pemprov saat ada pihak yang menggugat kepemilikannya ke pengadilan.
"Gubernur selama ini belum mampu mempertahankan aset-aset milik Pemda," ujar Pantas.
Selain kedua rekomendasi itu, DPRD juga menyarankan Ahok patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan, serta menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak untuk bisa benar-benar mewujudkan visi Jakarta Baru.
Terakhir, DPRD meminta Gubernur untuk tidak melepaskan tanggung jawabnya terkait rendahnya serapan DKI di tahun 2014 dan 'rapor merah' yang baru saja diberikan DPRD dengan alasan Gubernur baru saja menduduki jabatannya selama 2 bulan.
"Seorang Gubernur tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya seperti itu," papar Pantas.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, DPRD juga meminta Ahok mempersiapkan ahli hukum yang kuat guna mempertahankan aset-aset milik Pemprov DKI yang selama ini banyak terlepas dari kepemilikan Pemprov saat ada pihak yang menggugat kepemilikannya ke pengadilan.
