- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - DPRD DKI Jakarta mulai memasuki masa reses. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Maman Firmansyah mengatakan, reses merupakan sarana bagi anggota dewan untuk berkomunikasi dengan konstituen.
“Jarang-jarang, kan, kita kumpul dengan mereka,” ujarnya saat dihubungi Senin, 11 Mei 2015.
Namun ia menyayangkan, karena hasil dari reses belum tentu diakomodir Pemrov DKI Jakarta. Pasalnya, gubernur seringkali memiliki pandangan dan cara sendiri untuk membenahi Jakarta.
“Ketika gubernur punya caranya sendiri, bisa jadi nanti aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke kami itu hanya dianggap sebagai Pokir (Pokok Pikiran). Kita jadi tidak nyaman,” ujarnya menambahkan.
Menurut dia, komunikasi yang berasal dari reses, musrenbang, dan pembahasan lain masing-masing seharusnya dipisahkan.
“Aspirasi ini harusnya diakomodir. Jangan sampai saya dianggap tukang obat. Di lapangan ngomong berbusa sana-sini untuk nampung aspirasi tapi malah tidak diakomodir,” ujar Maman.
Sementara, jika ia tak mengambil jatah reses, ia akan dituding tak melaksanakan tugas.
Senada dengan Maman, anggota Fraksi PKS, Tubagus Arif mengatakan, masa reses dari tanggal 11 hingga 19 Mei ini menjadi kesempatan untuk menampung semua keluhan warga DKI dan juga penilaian bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Saya bertugas di daerah Tanjung Priok. Setiap hari saya akan meninjau SKPD wilayah dan juga menghampiri masyarakat untuk lihat keadaan lapangan,” ujarnya.
Arif berjanji akan menyambangi para PNS dan melihat kinerja mereka.
“Jangan cuma anak buah, atasan juga dilihat kinerjanya.”
Masing-masing anggota dewan akan menerima dana reses sebesar Rp64 juta. Dengan dana tersebut diharapkan, 106 anggota dewan di Jakarta bisa menampung aspirasi konstituen selama dua pekan mendatang.
(mus)
