Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut hampir sebagian besar dokumen pelelangan proyek di Pemerintah Provinsi DKI, selama ini diatur dan dibuat pihak swasta.
"Selama ini pengusaha yang rancang, yang mikirin, dan yang bikin," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, Selasa, 12 Mei 2015.
Ahok menjelaskan, SKPD Pemprov DKI hanya bertugas menerima dokumen tender yang sudah dibuat pengusaha itu yang kemudian menandatanganinya sehingga dokumen itu seolah-olah dibuat Pemprov DKI.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Selama ini pengusaha yang rancang, yang mikirin, dan yang bikin," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, Selasa, 12 Mei 2015.
Ahok menjelaskan, SKPD Pemprov DKI hanya bertugas menerima dokumen tender yang sudah dibuat pengusaha itu yang kemudian menandatanganinya sehingga dokumen itu seolah-olah dibuat Pemprov DKI.
Hal itulah kata Ahok, yang menyebabkan ratusan SKPD Pemprov DKI masih belum menyerahkan dokumen tender kegiatannya meski APBD DKI tahun 2015 sudah disahkan penggunaannya.
"Lebih dari 67 persen (SKPD) enggak bisa," ujar Ahok.
Seperti diketahui, usai rapat pimpinan (rapim) yang diselenggarakan di Balai Kota DKI kemarin, terungkap bahwa hingga saat ini, baru 2.900 dokumen lelang yang diserahkan dari total 6.800 lelang yang seharusnya dilakukan karena telah dianggarkan di APBD.
Hal ini berdampak kepada minimnya realisasi anggaran DKI untuk program pembangunan hingga bulan ke-5 tahun 2015 ini.
Dari 2.900 dokumen lelang yang telah rampung, baru empat kegiatan yang telah diselesaikan pekerjaan lelangnya. Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, keempat pekerjaan itu adalah pengadaan buku rapor untuk semua tingkat sekolah, pengadaan pakan ternak kering dan pakan hidup atau daging di Taman Marga Satwa Ragunan, pelaksanaan Asian Golf Tourism Convention, dan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).
Ahok mengatakan, bila hanya mengandalkan dana APBD, tidak akan ada kelanjutan pembangunan yang berarti di DKI selama ia menduduki jabatan pimpinan eksekutif selama 2 tahun ke belakang.
Dana APBD hanya akan tersalurkan ke program-program yang tak berarti seperti pengadaan ratusan perangkat UPS di APBD DKI tahun 2014 yang memakan dana hingga Rp330 miliar dan baru diketahui keberadaannya belakangan.
Hal itulah yang menjadi dasar baginya untuk banyak melibatkan pihak swasta untuk turut serta membiayai berbagai program pembangunan.
Ahok pun mengaku tak terlalu mempermasalahkan jika serapan APBD DKI tahun 2015 kembali rendah karena gagalnya lelang-lelang itu. Menurutnya SKPD Pemprov DKI tengah belajar tentang cara pengadministrasian yang benar.
Ahok menuturkan, hal yang lebih penting, program-program utama DKI seperti penanganan banjir, pembangunan tahap A tanggul laut raksasa proyek NCICD, rehabilitasi gedung-gedung sekolah dan penambahan armada TransJakarta bisa tetap terlaksana karena telah direncanakan jauh-jauh hari.
Ke depannya, pembuatan dokumen lelang pihak swasta seperti yang terjadi selama ini tidak akan lagi terjadi.
Sistem e-budgeting yang mulai diterapkannya untuk kegiatan penganggaran APBD DKI tahun 2015, kata Ahok, memastikan bahwa anggaran yang dimasukkan ke dalam rincian APBD adalah anggaran murni yang disusun Pemprov DKI dan bukan merupakan anggaran yang diatur pengusaha maupun anggaran titipan dari oknum dewan.
"Kalau ada yang titip, sekarang kita akan tahu. Kita udah pasang e-budgeting," ujar Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hal itulah kata Ahok, yang menyebabkan ratusan SKPD Pemprov DKI masih belum menyerahkan dokumen tender kegiatannya meski APBD DKI tahun 2015 sudah disahkan penggunaannya.
