Ahok Ajarkan Jokowi Cara Jitu Berantas Korupsi

"PNS di DKI itu, kalau tarik tunai,

maksimal cuma bisa Rp25 juta," ujar

Ahok usai melakukan peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Mei 2015.

Bila cara seperti itu akan diterapkan secara nasional, Ahok menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membuat peraturan yang membatasi jumlah penarikan tunai dari rekening bank hanya boleh dilakukan maksimal sebesar nilai upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

Peraturan seperti itu, kata Ahok, akan menyulitkan orang yang akan melakukan sogokan atau memberikan suap dalam jumlah besar.

"Kamu kalau mau

orang semiliar pasti narik berulang-ulang, nanti bisa ketahuan," ujar Ahok.

Dengan cara seperti itu, Ahok mengatakan, orang pun akan sulit untuk melakukan sogokan melalui mekanisme transfer. Sistem perbankan, kata dia, selalu mencatat lalu lintas transaksi uang, termasuk identitas pengirim dan penerima uang.

"Jadi seperti itu idenya. Nanti kan bisa selalu ketahuan duitnya siapa yang dikirim dan siapa yang terima," ujar Ahok.

Untuk menerapkan ide seperti itu, Ahok mengatakan bahwa Jokowi pasti akan menerima berbagai perlawanan dari para koruptor. Para koruptor, tak akan rela celah-celahnya untuk melakukan tindakan korupsi ditutupi.

Kendati demikian Ahok mengaku menaruh harapan besar kepada bekas rekannya di Pemprov DKI itu. Dengan memanfaatkan momentum 17 tahun dilaksanakan reformasi di Indonesia, Ahok mengatakan, Jokowi tidak akan menyia-nyiakan tujuan utama dilaksanakannya aksi reformasi 17 tahun lalu, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang jauh lebih baik, transparan, dan demokratis.

"Pak Presiden pasti akan

celah untuk korupsi pelan-pelan. Tapi kan presiden mesti mengukur-ukur juga. Pokoknya dia mesti berani lawan koruptor," ujar Ahok.