- VIVA.co.id/ Fajar GM
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengambil langkah antisipasi jika dia tidak terpilih lagi menjadi gubernur di dalam Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017.
Atau, tak bisa mengajukan diri untuk bertarung memperebutkan kursi DKI-1, karena terganjal peraturan terkait persyaratan calon perseorangan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2015.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan ada setidaknya tujuh kebijakan pembangunan utama yang akan ia kejar penyelesaiannya hingga masa jabatannya berakhir di Februari 2017.
"Saya sekarang mau kejar secepat mungkin, supaya hasil kerjaan-kerjaan saya itu jelas," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Mei 2015.
Kebijakan pertama, kata Ahok, adalah merealisasikan rencana untuk menjadikan PT Jakarta Propertindo sebagai perusahaan konglomerasi di DKI. Ahok mengaku ingin mewujudkan rencana itu, agar proyek-proyek pembangunan di DKI bisa dilaksanakan oleh BUMD terbesar yang dimiliki Pemprov DKI itu.
Dengan cara seperti itu, kemungkinan DKI dirugikan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang mempermainkan proyek, atau menyelewengkan anggaran yang diterimanya dari APBD DKI untuk melakukan pembangunan, akan mengecil.
"Kita udah mulai tugasin Jakpro macem-macem," kata Ahok.
Kebijakan kedua, adalah meningkatkan kualitas pelayanan sistem Bus Rapid Transit (BRT), atau Busway, agar bisa menjadi moda transportasi umum yang nyaman dan bisa benar-benar diandalkan oleh warga DKI.
Tahap pertama dilakukannya kebijakan tersebut akan terlaksana pada Juni, di mana DKI akan mendatangkan sebanyak 51 unit bus gandeng (articulated) dengan standar kualitas dunia untuk semakin melengkapi jumlah armada moda transportasi TransJakarta.
Kebijakan ketiga, adalah melaksanakan pembangunan moda transportasi LRT (Light Rail Transit/kereta rel ringan) untuk menambah pilihan moda transportasi umum di Jakarta. DKI akan melaksanakan kebijakan itu dengan strategi melakukan pembangunan infrastruktur rel dan depo, sedangkan pengadaan dan pengadaan rolling stock, atau gerbong kereta, akan dilakukan oleh pihak swasta.
Kebijakan keempat, Ahok mengatakan, terkait dengan pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) di DKI. Ahok yakin moda transportasi kereta cepat itu akan bisa mulai beroperasi saat dilaksanakannya Asian Games di Jakarta pada 2018.
Pembangunan moda transportasi tersebut, selain dilakukan dengan APBD DKI yang disalurkan melalui mekanisme PMP ke PT MRT Jakarta, juga didukung oleh pemerintah pusat.
"MRT udah jalan, enggak mungkin bisa disetop lagi," ujar Ahok.
Kebijakan kelima dan keenam, terkait penanganan masalah banjir di Jakarta. Ahok mengatakan, selama tiga tahun ke depan DKI telah memiliki rencana untuk terus melakukan pembangunan rumah susun dan waduk-waduk.
Rumah susun akan digunakan untuk merelokasi warga yang sebelumnya bertempat tinggal di area-area hunian ilegal seperti bantaran sungai, atau kolong jembatan.
Kebijakan ketujuh, kembali terkait dengan rencana penataan transportasi di DKI. Ahok menargetkan, agar rencana integrasi transportasi umum di DKI bisa benar-benar terealisasi di kepemimpinannya.
Tahap awal realisasi dari kebijakan tersebut, akan dilaksanakan pada Juni, di mana beberapa operator moda transportasi seperti Kopaja, akan bergabung untuk beroperasi di bawah bendera PT Transportasi Jakarta dan beroperasi di jalur busway dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sama seperti yang diterapkan terhadap moda transportasi TransJakarta.
Ahok mengaku ingin mempercepat dan merealisasikan pelaksanaan seluruh kebijakan itu, agar siapa pun penerusnya nanti jika ia tak terpilih lagi untuk menduduki posisi gubernur, tak bisa menghentikan seluruh kebijakan pembangunan yang dimulainya.
"Saya enggak mau pikirkan (kemungkinan untuk terpilih kembali di Pilgub DKI 2017), makanya ya udah, saya jalanin aja program saya ini," ujar Ahok. (asp)
