Kakek Miskin Jual Rusunawa untuk Sogok PNS dan Kawin Lagi

Kakek itu, kata Ahok, menjual unit rusun yang diperolehnya seharga Rp50 juta.

"Dia alasannya karena dari lahir sampai tua dia hidup miskin," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 15 Juni 2015.

Dari uang Rp50 juta yang didapatnya, Ahok mengatakan, kakek tersebut menggunakan Rp5 juta di antaranya untuk menyogok oknum PNS DKI yang tugasnya sebenarnya adalah untuk mencegah warga menjual unit rusun yang diperolehnya. Kakek tersebut, akhirnya mendapat uang bersih sebesar Rp45 juta dari hasil penjualan unit rusun.

"Dengan uang itu dia kembali lagi tinggal di bantaran kali. Uangnya Rp10 juta dipakai belanja, Rp35 juta bisa dipakai untuk kawin lagi," ujar Ahok.

Untuk menangani hal tersebut, Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI melaksanakan strategi menggunakan kombinasi KTP dan kartu ATM Bank DKI sebagai tanda bukti kepemilikan rusun. 

Strategi itu pertama kali diiniasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara pada 4 September 2014. Dengan menggunakan strategi tersebut, bukti kepemilikan unit rusun tidak akan bisa mudah dimanipulasi karena data penghuni unit juga tercatat secara elektronik di Bank DKI dan di Bank Indonesia sebagai data pemilik rekening bank. Warga yang memalsukan kartu tanda bukti kepemilikan rusun menjadi bisa dijerat dengan tuduhan tindakan kejahatan perbankan.

Meski demikian, Ahok mengaku, Pemprov DKI masih belum bisa melaksanakan strategi seperti ini di seluruh rusunawa yang dimiliki. Dari 14.000 unit rusun yang ada di DKI, Ahok mengatakan, baru 11.000 penghuni unit rusun yang memiliki kartu tanda kepemilikan rusun seperti itu.

Sementara 3.000 sisanya, masih enggan menggunakan kartu tanda kepemilikan elektronik. Ahok mensinyalir 3.000 penghuni unit rusun itulah yang sebenarnya memiliki niatan tidak benar untuk menjual unit rusun yang dihuninya.

"Makanya nanti kita mau razia lagi besar-besaran. Kita usir-usirin aja kalau mereka memang mau jual," ujar Ahok.