Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Salah satu tindakan memimpin kepolisian Ibu Kota adalah dengan melakukan pantauan langsung ke lapangan untuk melihat lalu lintas dan kemacetan.
"Saya akan pantau langsung ke lapangan mengenai masalah kemacetan. Dengan saya turun, mau tidak mau bawahan akan mikir: komandan turun, masa bawahan tidak turun," ujar Tito usai mengadakan pertemuan dengan seluruh Kapolres dan Kapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini
"Saya akan pantau langsung ke lapangan mengenai masalah kemacetan. Dengan saya turun, mau tidak mau bawahan akan mikir: komandan turun, masa bawahan tidak turun," ujar Tito usai mengadakan pertemuan dengan seluruh Kapolres dan Kapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Juni 2015.
Dalam acara itu juga, Tito kembali menegaskan sepuluh kebijakan prioritas Kapolri dan delapan quick wins Presiden harus dijabarkan oleh jajaran Polda Metro Jaya.
"Akan ada sebelas satgas yang harus dibuat, mulai masalah premanisme, kemacetan lalu lintas, satgas masalah korupsi, satgas ilegal fishing (pencurian ikan), satgas masalah kejahatan jalanan, dan satgas untuk pengawasan internal," ujar Tito.
Mengenai satgas antikorupsi, Tito akan membuat aturan untuk menggalakkan budaya antikorupsi di lingkungan Polda Metro Jaya.
"Saya nanti akan membuat aturan Kapolda tentang kewajiban mengisi dan mengumpulkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) untuk perwira menengah pangkat komisaris polisi ke atas," ujar Tito.
Menurutnya, sebenarnya hal itu tidak wajib karena menurut Undang-Undang, LHKPN untuk eselon satu dan dua, penyidik dan pemegang keuangan.
"Paling lambat aturan ini pada 1 Agustus, saat ini sedang disusun ditkum, dan kemudian setelah itu akan saya aplikasikan," kata Tito.
Jika ada anggotanya yang tidak menjalankan perintahnya akan disanksi. "Pertama, tidak boleh ikut promosi (jabatan), kedua tidak boleh ikut sekolah (pendidikan kepolisian),” kata Tito.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam acara itu juga, Tito kembali menegaskan sepuluh kebijakan prioritas Kapolri dan delapan quick wins Presiden harus dijabarkan oleh jajaran Polda Metro Jaya.
