- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mulai pesimistis peraturan jalan elektronik berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) bisa diberlakukan tahun ini. "Saya pesimistis kalau lihat orang-orang yang ngurusinnya kayak gitu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki.
Ahok mengatakan, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI yang bertanggungjawab atas pelaksanaan aturan itu seolah-olah tak serius untuk benar-benar melakukan implementasi.
Hal itu terbukti dengan tak kunjung terlaksananya lelang untuk menentukan perusahaan yang mendapatkan hak untuk menjadi operator pengimplementasian peraturan.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Benjamin Bukit, terancam didemosi dalam perombakan pejabat eselon II Pemprov DKI yang akan dilakukan di pertengahan bulan Juni 2015.
"Kita lagi evaluasi, Kadishubtrans kemungkinan akan dievaluasi," kata Ahok.
Seperti diketahui, pada tahun 2014, DKI telah mengujicoba teknologi yang akan digunakan dalam penerapan aturan itu dengan menggandeng 2 perusahaan asing, QFree ASA dan Kapsch Holdings AG. QFree, yang berasal dari Norwegia, mengujicobakan teknologinya di Jalan Sudirman. Kapsch, yang berasal dari Austria, mengujicobakan teknologinya di Jalan HR Rasuna Said.
Meski lelang tak kunjung terlaksana, Ahok mengatakan, infrastruktur gantry yang telah dipasang kedua perusahaan itu tidak akan sia-sia. DKI, kata dia, bisa saja pada akhirnya menggunakan teknologi yang telah diujicobakan oleh kedua perusahaan itu karena berdasarkan hasil uji coba.
Teknologi yang digunakan bisa mengenali pelat nomor umum kendaraan yang melintas di Jakarta, dan mendeteksi on-board unit (OBU) yang dipasangkan di kendaraan-kendaraan yang mengikuti uji coba. "ERP pasti jalan, tinggal tunggu waktu aja," kata Ahok. (ren)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
