- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengeluh kepada Pemprov DKI mengenai kurangnya pengelolaan aset milik DKI, mulai dari lahan, gedung serta seluruh sarana dan prasarana yang ada.
Hal itu disampaikan saat rapat paripurna yang mengadirkan orang nomor satu dan dua di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Menanggapi hal tersebut, Djarot mengakui perlu melakukan banyak pembenahan untuk merapihkan keseluruhan aset berharga milik DKI.
“Memang masih berantakan, makanya perlu dilakukan pembenahan. Kita bisa lihat banyak aset kita yang masih kurang untuk pendataannya,” ujar Djarot usai menghadiri Rapat Paripurna Jawaban Terhadap Tanggapan Fraksi Tentang Raperda Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Betawi di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2015.
Baik lahan hingga gedung dan kendaraan milik DKI diakui Djarot masih minim pendataan dan pengurusannya sehingga terkesan terbengkalai. Djarot menjelaskan, Pemprov DKI lemah dalam soal pengurusan aset yang dimiliki karena jumlahnya yang sangat banyak.
“Misalnya kita punya lahan dengan bukti kepemilikan sertifikat, punya kendaraan ada bukti STNK dan BPKB nya, kita punya dana ada bukti tabungannya. Bukti-bukti dan data seperti itu yang terkadang kita lemah, karena kan banyak sekali ya,” ujarnya menambahkan.
Mantan Wali Kota Blitar ini menganggap, kelemahan manajemen aset DKI yang paling buruk adalah pada sektor penguasaan lahan. Hal itu yang kerap menimbulkan persoalan yang dapat menyudutkan Pemprov DKI Jakarta.
“Makanya seringkali kita berperkara dan kita kalah."
(mus)
