- VIVA/Fajar GM
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memiliki ide untuk melunasi utang pembiayaan pembangunan moda transportasi mass rapid transit (MRT) yang dimiliki pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jepang. Pelunasan itu akan diambil dari sisa anggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI yang tak terbayarkan.
Seperti diketahui, dalam menjalankan kebijakan reformasi birokrasi jilid 2 di Pemprov DKI, Ahok, melalui revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang TKD PNS DKI, dapat menghilangkan fasilitas tunjangan kepada pejabat atau PNS DKI yang terkena tindakan demosi atau "penstafan".
Bila 30 ribu saja, dari total jumlah 72 ribu PNS DKI tidak mendapat tunjangan, Ahok mengatakan, DKI bisa menghemat anggaran pemberian tunjangan hingga senilai Rp9 triliun dalam mata anggaran belanja pegawai di APBD yang mencapai Rp18,5 triliun.
Hasil penghematan itu lah, kata Ahok, yang bisa digunakan untuk membantu membayar porsi utang DKI dari total pinjaman sebesar 72 miliar yen yang diberikan pemerintah Jepang kepada Indonesia.
"Saya sudah pikirkan sama Pak Heru (Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono). PNS-PNS DKI yang kerjanya enggak bener, enggak usah ada TKD, dikasih gaji buta saja," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 19 Juni 2015.
Tanpa TKD, PNS DKI berarti hanya mendapatkan gaji pokok setiap bulan yang besarannya hanya berkisar Rp2.082.00 hingga Rp3.542.000, sesuai jabatannya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Yasuhide Nakayama sempat melakukan kunjungan diplomatik kepada Ahok di kantornya di Balai Kota DKI pada Kamis, 18 Juni 2015.
Dalam kesempatan itu, Ahok sempat mengeluhkan terlambatnya penyaluran pinjaman dana dari Jepang untuk pembiayaan pembangunan moda transportasi MRT fase kedua.
"Dia sudah tahu kami tergantung sama dia, jadi dia pelan-pelanin," ujar Ahok.
Ahok mengaku sempat menggertak dengan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia hendak mengalihkan sumber pinjaman untuk pembiayaannya dari negara Prancis.
Usai digertak, Ahok mengatakan, lembaga penyaluran dana bantuan pembangunan negara Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), akhirnya bersedia untuk menegaskan kembali komitmennya mempercepat penyaluran dana pinjaman, untuk pembangunan fase kedua MRT yang memperpanjang jalur moda transportasi berbasis rel itu, dari ujung koridor yang dibangun di fase pertama (Bundaran HI) hingga ke Kampung Bandan.
Proyek MRT yang pemasangan tiang pancang (groundbreaking)-nya dilakukan Gubernur DKI kala itu, Joko Widodo, pada 2013, selain dibiayai anggaran pemerintah pusat dan anggaran Pemerintah Provinsi DKI, juga menggunakan skema pinjaman asing untuk pembiayaannya.
Ada 125 miliar yen yang dipinjamkan Jepang untuk membiayai pembangunan fase pertama MRT (jalur Lebak Bulus-Bundaran HI). Untuk fase kedua yang studi kelayakannya baru dimulai tahun ini, ada 75 miliar yen yang dipinjamkan oleh pemerintah Jepang.
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
