- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memiliki banyak pekerjaan rumah dalam bidang pembangunan untuk wilayah DKI.
Sebab, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk memberikan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Jakpro sebanyak Rp7 triliun.
Rencana Basuki tersebut bertujuan mengembangkan Jakpro menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) raksasa yang memegang proyek-proyek besar seperti pembangunan rumah susun dan moda transportasi masal Light Rapid Transit (LRT)
"Jakpro punya banyak PR, yang terpenting bisa menangani proyek yang strategis. Pertama harus pertimbangkan dananya, kalau diberikan PMP Rp7 triliun, Jakpro harus bisa tanggung jawab dengan uang itu dengan hasil proyek yang memuaskan," ujar Heru ketika ditemui pagi ini, Rabu, 24 Juni 2015 di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Ia mengaku, Gubernur Ahok tidak mentolerir jika Jakpro tidak menghasilkan kemajuan dalam pembangunan, sementara dana bernilai fantastis itu sudah diberikan.
"Jangan sampai uang kita berikan tapi stagnan di Jakpro, harus ketat pengawasannya," kata Heru.
Tidak hanya itu, Heru juga mengatakan Jakpro juga memiliki kewajiban untuk 'mengembalikan' Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau memberikan kontribusinya kembali ke Pemprov DKI Jakarta.
"Ya harusnya setara dengan azas kepatutan saja. Kalau kita beri PMP Rp7 triliun ya yang signifikan paling tidak kontribusi PAD Rp100 miliar. Jangan seperti kemarin diberikan PMP Rp1 triliun tapi hanya kembali ke kami Rp16 miliar. Makanya saya ingin ada konsultan atau penilai investasi untuk kaki jadi bisa memberikan penilaian untuk PMP sebesar itu," jelas Heru.
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
Pendemo boleh unjuk rasa asalkan tertib.
