- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum masa pemerintahan Joko Widodo-Ahok selalu terlambat dalam mengatasi berbagai permasalahan utama di Jakarta. Masalah itu seperti banjir, pedagang kaki lima, dan kemacetan.
Menurut Ahok, mereka selalu bertindak reaktif saat suatu musibah terjadi, misalnya baru berencana melakukan melakukan pelebaran kali di saat musibah banjir sedang terjadi.
"Ibaratnya mau buang air besar, baru buat WC," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 1 Juli 2015.
Padahal, Ahok mengatakan, tindakan pelebaran kali seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum banjir terjadi. Pemukiman-pemukiman ilegal di bantaran kali harus sebisa mungkin segera ditertibkan karena tindakan pencemaran dan penyempitan lebar kali sebenarnya bisa terjadi terutama dikarenakan adanya pemukiman-pemukiman ilegal itu.
Ahok mengatakan hal seperti inilah yang menyebabkan masalah banjir di Jakarta tak pernah bisa terselesaikan. Maka dari itulah di bawah kepemimpinannya, Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tak lagi memberi toleransi kepada hal-hal tersebut.
"Rumah Anda atau toko Anda nutupin saluran, nutupin jalan inspeksi, pasti kita bongkar," ujar Ahok.
Sama halnya dengan upaya menjaga kebersihan dan mencegah saluran-saluran air di setiap kelurahan yang tersumbat tumpukan sampah. Dalam waktu dekat, Ahok mengatakan, DKI akan mempekerjakan setidaknya hingga 18.000 Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk ditempatkan di masing-masing kelurahan di Jakarta. Hal seperti itulah yang pada akhirnya benar-benar akan membebaskan Jakarta dari musibah banjir.
"Kalau dia (PHL kelurahan) butuh alat, dia tinggal hubungi sudin (suku dinas). Jadi enggak ada pilihan buat kita. Harus seperti itu cara kerjanya," ujar Ahok.
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
