Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) angkat suara mengenai tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) soal Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta.
Selain pernyataan Ahok yang saat itu mengaku tidak mendapat salinan LHP setelah BPK melakukan pemeriksaan, BPK juga menanggapi komentar Ahok terkait standar dalam audit laporan keuangan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Selain pernyataan Ahok yang saat itu mengaku tidak mendapat salinan LHP setelah BPK melakukan pemeriksaan, BPK juga menanggapi komentar Ahok terkait standar dalam audit laporan keuangan.
Baca Juga :
Saran Lulung ke Ahok, Tuntut BPK ke Pengadilan
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, mengatakan, dalam melakukan audit, BPK mempunyai standar yang diterapkan di semua instansi, dan itu tidak ada bedanya.
"Dalam memeriksa tidak bisa dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain," ujar Yudi di kantor BPK, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2015.
Menurut Yudi, yang memedakan dalam auditnya yaitu lebih mengacu ke perbedaan yang ada hanya karakteristik dan lingkungan. Akan tetapi, hal itu tidak akan mempengaruhi standar audit BPK.
Selain itu, Yudi mengatakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK tidak dirancang untuk mengungkap kecurangan. BPK hanya menilai dari kewajaran laporan keuangan.
"Bagaimana dia mencatat, membukukan, dan melaporkan transaksi keuangan sesuai standar,” ujarnya
Diketahui, dalam LHP, BPK telah mengungkap 70 temuan di Rapat Paripurna DPRD, Senin lalu. Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun, terdiri atas program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.
Tak hanya itu, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.
Dan kemudian, saat itu Ahok sempat mengatakan perihal tidak ada standar yang jelas dalam menerapkan proses audit anggaran. Banyak daerah dengan pengelolaan anggaran tidak transparan namun memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
"Daerah yang dapat predikat WTP itu banyak bupati dan gubernurnya masuk penjara," kata Ahok. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, mengatakan, dalam melakukan audit, BPK mempunyai standar yang diterapkan di semua instansi, dan itu tidak ada bedanya.
