Halalbihalal, PNS DKI Antre Bersalaman dengan Ahok

Pemprov DKI gelar halal bi halal dengan pegawai.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rebecca Reifi Georgina
VIVA.co.id
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
- Pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar halalbihalal dengan seluruh pegawai. Tradisi halalbihalal dimulai pukul 07.45 WIB sesaat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba di Balai Kota.

Rusun Cup, Cara DKI Memanusiakan Mantan Pemukim Ilegal

Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) berjejer rapi, antre untuk bersalaman dan bersilaturahmi dengan Gubernur dan seluruh pejabat DKI. Antrean panjang terlihat dari pintu masuk kantor Ahok hingga ke belakang tempat parkir mobil pria nomor 1 di Jakarta itu. Dengan sabar ribuan PNS itu berbaris demi bertemu dan bermaaf-maafan langsung dengan petinggi Balai Kota.
Alasan Lelang Proyek Anak Buah Ahok Selalu Gagal


"
Minal aidin
untuk semua yang merayakan
ya
, mohon maaf lahir batin," ujar Ahok kepada wartawan dan beberapa pegawainya seraya berjalan masuk ke dalam ruangan sambil bersalam-salaman.


Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat harus absen lantaran masih berada di kampung halamannya, Blitar, Jawa Timur. Ahok pun didampingi oleh Sekda, para Deputi, dan seluruh kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada.


Hadir pula Ketua DPRD DKI Jakakarta, Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, termasuk Ketua fraksi Hanura, Muhammad Sangaji.


"Saya senang sekali kami semua bisa berkumpul disini untuk bertemu, bersilaturahmi dan saling memaafkan. Ini
kan
tradisi setiap tahunnya di Balai Kota. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436H, mohon maaf lahir dan batin," ujar Ketua Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budhiman.


Momen halal bi halal diharapkan bisa mencairkan perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Arie juga berharap agar seluruh jajaran pemerintahan DKI Jakarta dapat bekerja dengan maksimal tanpa ada lagi permasalahan yang malah berindikasi merugikan masyarakat.



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya