Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id
- Sebanyak 6 ribu lebih pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta bolos di hari pertama masuk kerja usai libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 hijriah.
"Hari ini total PNS yang tidak hadir ada 6.763 pegawai dengan alasan yang berbeda-beda," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika, Rabu 22 Juli 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wagub Djarot Singgung Mental Buruk PNS DKI
"Hari ini total PNS yang tidak hadir ada 6.763 pegawai dengan alasan yang berbeda-beda," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika, Rabu 22 Juli 2015.
Baca Juga :
Ahok: Bus Jemputan Bikin PNS DKI Malas
Jumlah itu, menurut Agus, didapat dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnadi, di seluruh kantor pemerintahan DKI Jakarta tanpa terkecuali pagi tadi.
Dari data yang ada, sebab ketidakhadiran PNS itu beragam, mulai dari alasan cuti, izin, sakit, dinas keluar/pendidikan dan juga tanpa keterangan alias membolos.
Diuraikan, terhitung PNS DKI yang sudah mengajukan cuti sebelumnya sehingga terhitung tidak hadir ada sebanyak 3.781 pegawai. Mereka yang tidak hadir karena izin ada sebanyak 588 pegawai.
Untuk PNS yang tidak hadir karena alasan sakit terhitung sebanyak 630. Dinas keluar atau menjalani pendidikan ada sebanyak 1.638 pegawai dan yang tidak memiliki keterangan alias alfa atau membolos sebanyak 126 pegawai.
Sebelumnya, Agus menjelaskan bagi PNS yang tidak hadir tanpa adanya alasan atau keterangan yang jelas, maka secara langsung pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Jika ketahuan membolos, kami akan memberikan sanksi disiplin ringan dan akan dipotong TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) selama 3 bulan," katanya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jumlah itu, menurut Agus, didapat dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnadi, di seluruh kantor pemerintahan DKI Jakarta tanpa terkecuali pagi tadi.
