Sumber :
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku, di awal masa reformasi, sempat muncul pemikiran pragmatis di benak para politisi, termasuk dia. Dengan beralihnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke sistem demokrasi secara langsung, Ahok mengatakan, beberapa politisi sempat merasa memiliki kekuasaan yang terlampau besar karena untuk pertama kalinya, kedaulatan rakyat benar-benar dilimpahkan kepada mereka, tak terpusat lagi di puncak tertinggi pemerintahan.
"Ketika terjadi reformasi, suara rakyat benar-benar diwakili oleh satu orang wakil rakyat," ujar Ahok saat menjadi inspektur upacara bersama TNI, Polri, dan Pemda DKI di Lapangan Makodam Jaya - Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Senin, 27 Juli 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
"Ketika terjadi reformasi, suara rakyat benar-benar diwakili oleh satu orang wakil rakyat," ujar Ahok saat menjadi inspektur upacara bersama TNI, Polri, dan Pemda DKI di Lapangan Makodam Jaya - Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Senin, 27 Juli 2015.
Baca Juga :
Alasan Lelang Proyek Anak Buah Ahok Selalu Gagal
Ahok mengatakan, hal tersebut bila dibiarkan tentu akan menjadi berbahaya. Bila tak terkendali, para politisi bisa banyak melakukan kompromi untuk kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya malah akan menginjak-injak konstitusi karena mereka tidak lagi menjadi politisi dengan tujuan untuk mengabdi kepada negeri.
Menurut Ahok, untungnya, berbeda dengan beberapa negara yang mengalami kepayahan saat menjalani proses demokratisasi, Indonesia, di usianya yang ke-17 menjalankan sistem demokrasi secara langsung, telah tumbuh menjadi suatu negara yang bisa menjalankan sistem demokrasi dengan baik.
Ahok mengatakan, hal tersebut tak terlepas dari peran TNI dan Polri. Kedua institusi penegak hukum itu telah berhasil menjadi kekuatan penyeimbang, bukannya pesaing, di saat rakyat telah benar-benar mempercayakan kedaulatannya di tangan para politisi yang memperjuangkan kepentingan mereka di lembaga-lembaga parlemen dan pemerintahan.
Maka dari itulah, Ahok selaku perwakilan dari Pemprov DKI, mengapresiasi peran TNI dan Polri, khususnya Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya yang telah berhasil menjalankan segala tugasnya, baik dalam menjaga keamanan, serta bermitra dengan pemerintah, di wilayah Jakarta.
"Kami menyadari betul, tanpa adanya peran TNI dan Polri secara institusi, saya kira negara ini suatu hari akan pecah," ujar Ahok.
Ahok kembali mengikuti upacara rutin yang diselenggarakan oleh unsur Pemda, TNI, dan Polri. Kali ini, TNI bertindak sebagai tuan rumah. Sebelumnya, acara serupa pernah diadakan di Lapangan Monas saat DKI menjadi penyelenggara, serta Lapangan Polda Metro Jaya saat Polda menjadi tuan rumah acara.
Turut hadir dalam upacara kali ini, Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Danjen Kopassus Mayjen Doni Munardo, Panglima Komando Operasi TNI AU Marsda Agus Dwi Putranto, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Heru Budi Hartono. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok mengatakan, hal tersebut bila dibiarkan tentu akan menjadi berbahaya. Bila tak terkendali, para politisi bisa banyak melakukan kompromi untuk kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya malah akan menginjak-injak konstitusi karena mereka tidak lagi menjadi politisi dengan tujuan untuk mengabdi kepada negeri.
