Sumber :
- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan (Depok)
VIVA.co.id
- Maraknya kasus pencabulan yang terjadi di Kota Depok, membuat Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) kembali meradang. Berdasarkan catatan Komnas PA, Depok, bahkan masuk dalam kategori darurat kejahatan terhadap anak.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kali Ciliwung Depok Heboh Lagi Temuan Mayat
Hal itu ditegaskan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, usai kunjungannya ke rumah salah seorang bocah korban pencabulan di Tapos, Depok Jawa Barat, Sabtu 1 Agustus 2015.
"Perlu diketahui, Depok masih urutan ketiga di Jabodetabek, setelah DKI dan Bekasi. Persentase, ada parameter 50 sampai 80 persen adalah kejahatan seksual," tuturnya.
Penyebabnya, kata Aris, tidak seriusnya Pemerintah Kota Depok, dalam hal ini Wali kota Nur Mahmudi Ismail dan wakilnya, Idris Abdul Somad dalam menata mentalitas sosial yang ditunjang pada infrastruktur maupun prasarana yang nyata.
"Itu kegagalan Nur Mahmudi. Ini kota layak anak? Ruang terbuka hijau untuk anak di mana? Kebanyakan malah kuliner di mana-mana. Karena dia mencanangkan kota sebagai layak anak, namun nyatanya masih banyak anak-anak jadi korban. Ini adalah bentuk kegagalan wali kota," kata Aris.
Berdasarkan catatan pihaknya, kasus kejahatan terhadap anak di Depok sebanyak 221 kasus untuk tujuh bulan terakhir ini. Pada 2014 lalu, kasus seperti itu di Depok sebanyak 616 kasus.
"58 persen di antaranya adalah kejahatan seksual. Dengan angka 221 kasus, Depok masuk dalam kategori darurat, karena kemungkinan angka ini akan terus meningkat. DKI pada 2014 lalu 889 kasus, Bekasi 713 kasus. Dan, Depok pada 2014 menempati urutan ke tiga sebanyak 616 kasus," jelasnya.
Kasus seperti ini, biasanya lanjut Arist, dilakukan oleh orang terdekat.
"Seperti yang terjadi di Depok ini. Pelaku bisa teman main, tetangga, dan sebagainya. Di sini, perlunya menanamkan nilai-nilai moral. Ajarkan anak untuk berkata tidak pada orang lain," katanya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Penyebabnya, kata Aris, tidak seriusnya Pemerintah Kota Depok, dalam hal ini Wali kota Nur Mahmudi Ismail dan wakilnya, Idris Abdul Somad dalam menata mentalitas sosial yang ditunjang pada infrastruktur maupun prasarana yang nyata.
