- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mendemosi atau mencopot Walikota Jakarta Selatan Syamsudin Noor dari jabatannya. Alasannya, walikota yang telah menjabat sejak 2013 itu ia anggap 'terlalu baik' dan tidak tegas mendelegasikan instruksi dari Pemerintah Provinsi DKI kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah kewenangan Kantor Walikota Jakarta Selatan.
Ahok, sapaan akrab Basuki mencontohkan instruksi yang pernah diberikan Pemerintah Provinsi DKI agar jajaran lurah di Kotamadya Jakarta Selatan, turut turun ke lapangan bersama Satpol PP guna mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL).
Alih-alih meneruskan instruksi kepada para Lurah, Ahok mengatakan, Syamsudin Noor malah mengabaikan instruksi itu. Ia tak ingin para lurah kelelahan dengan turut serta bersama Satpol PP menertibkan para pedagang kaki lima.
"Berapa kali kita suruh, dia enggak turutin. Dia orangnya terlalu baik," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 10 Agustus 2015.
Ahok menekankan, dalam melaksanakan visi Jakarta Baru yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi DKI tidak memerlukan orang-orang yang menurutnya terlalu baik seperti Syamsudin Noor. DKI membutuhkan orang yang tegas dan mau bekerja, serta tidak segan-segan melaksanakan tugas.
Ahok menegaskan orang-orang yang terlalu baik seperti Syamsudin Noor pasti ia ganti dengan PNS yang kriterianya baru saja ia sebutkan.
"Kalau kamu orang terlalu baik, Jakarta enggak akan bisa dibenahi," ujar Ahok.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ahok sedianya mendemosi Syamsudin dan melantik wakilnya, Tri Kurniadi, pada acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI yang dilaksanakan pada Jumat, 7 Agustus 2015.
Namun, karena DKI belum menyampaikan hal tersebut kepada DPRD, pencopotan dan pelantikan itu ditunda. Ahok rencananya akan melantik Tri Kurniadi menjadi Walikota Jakarta Selatan pada Jumat, 14 Agustus 2015 mendatang.
Menteri Susi Sebut Izin Reklamasi Kewenangan Ahok
Tapi perlu rekomendasi Menteri KP dan Perda zonasi wilayah pesisir.
