Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap hambatan utama bagi Pemerintah Provinsi DKI untuk mewujudkan terciptanya suatu sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sempurna adalah adanya perlawanan dari jajaran internal DKI sendiri.
Basuki alias Ahok mengatakan, seperti diketahui konsep PTSP adalah menyederhanakan proses perizinan dari yang sebelumnya ditangani berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menjadi hanya ditangani oleh PTSP yang tidak berada di bawah kewenangan birokrasi SKPD manapun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
BKPM Akan Sederhanakan Izin Pembangunan Smelter
Basuki alias Ahok mengatakan, seperti diketahui konsep PTSP adalah menyederhanakan proses perizinan dari yang sebelumnya ditangani berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menjadi hanya ditangani oleh PTSP yang tidak berada di bawah kewenangan birokrasi SKPD manapun.
Baca Juga :
Wapres Jusuf Kalla Optimis Ekonomi RI Tumbuh 7%
Saat kewenangan pengurusan izin itu dialihkan, banyak SKPD yang mempersulit karena enggan kehilangan lahan yang disebut sebagai celah penghasilan ilegal alias pungutan liar (pungli) bagi beberapa oknum PNS DKI.
"Rezeki orang kalau diambil ya marah," ujar Ahok usai meluncurkan pelayanan satu hari (
one day service
) pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal di kantor PTSP Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Timur, Selasa, 18 Agustus 2015.
Meski demikian, Ahok memuji kinerja Badan PTSP selaku SKPD yang membawahi 318 gerai PTSP di seluruh DKI.
Ahok mengatakan, meski baru beroperasi sejak tanggal 2 Januari 2015, SKPD yang dikepalai oleh Edy Junaedi itu hingga saat ini telah berhasil menyederhanakan sebanyak 66 jenis perizinan dari yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari, menjadi dapat diurus selama 1 hari saja.
Namun, BPTSP masih memiliki utang menyederhanakan 452 jenis perizinan dari total 518 perizinan yang dilayani Pemprov DKI. Ahok memberi tenggat waktu kepada Edy untuk menyederhanakan segala jenis perizinan itu pada akhir tahun atau paling lambat pada awal tahun mendatang.
Ahok mengatakan segala infrastruktur penunjang seperti jaringan
fiber optik
dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki Pemprov DKI telah memungkinkan hal tersebut tercapai.
Ahok memberi dukungan kepada Edy untuk secara tegas berkoordinasi dengan SKPD lain dalam hal menyederhanakan urusan perizinan. Meski demikian, ia mengingatkan Edy untuk tidak mencoba berkompromi dengan SKPD lain dalam hal pengalihan birokrasi.
Ia menekankan pejabat DKI yang tidak bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, terlalu baik, dan membuka peluang untuk berkompromi, bukan tak mungkin ia demosi atau dijadikan staf seperti halnya Walikota Jakarta Selatan Syamsudin Noor beberapa waktu yang lalu.
"Saya bilang BPTSP mesti kuat. Di Jakarta jangan cuma jadi orang baik. Jadi orang baik
enggak
cukup tahu
enggak
. Kamu harus tegas, berani," ujar Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Saat kewenangan pengurusan izin itu dialihkan, banyak SKPD yang mempersulit karena enggan kehilangan lahan yang disebut sebagai celah penghasilan ilegal alias pungutan liar (pungli) bagi beberapa oknum PNS DKI.
