- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Mekanisme pengoperasian yang akan diterapkan ke moda transportasi laut ke Kepulauan Seribu itu nantinya mirip dengan skema pembayaran yang saat ini diterapkan oleh salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI, PT. Transportasi Jakarta, kepada para operator bus TransJakarta.
Pemerintah Provinsi akan memberikan pembayaran berdasarkan perhitungan jarak yang ditempuh oleh kapal-kapal laut yang dioperasikan para pemiliknya.
Dengan begitu, para penumpang tidak perlu membayar mahal setiap kali hendak menyeberang. Para penumpang tidak lagi sepenuhnya membayarkan tarif perjalanan mereka ke pemilik kapal. Mereka mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI.
"Istilahnya, kami mau bayar pemilik kapal pakai sistem rupiah per mil. Ada atau enggak ada penumpang, dia jalan aja," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015.
Ahok mengatakan rencana ini baru sebatas kajian. Pengoperasian moda transportasi laut dengan mekanisme seperti itu dilakukan untuk menekan biaya hidup masyarakat kepulauan yang terletak di sebelah utara Jakarta itu.
Menurut dia, biaya hidup di Kepulauan Seribu begitu tinggi saat ini. Karena itu, tinggi pula ongkos transportasi yang harus dikeluarkan untuk setiap kali pengiriman logistik ke sana.
"Yang mahal di sana itu biaya perumahan sama makanan, makanya kami mau bantu lewat subsidi transportasi," ujar Ahok. (ase)
