- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan sangat prihatin atas nasib warga miskin ibu kota.
Menurut Djarot, warga miskin di Jakarta tidak pernah dapat hidup nyaman, karena mereka selalu saja dihantui ancaman yang dapat merenggut jiwa mereka dalam sesaat.
Djarot mengatakan, warga-warga miskin di Jakarta, secara umum hidup di tengah tiga ancaman utama yakni bencana banjir, bencana kebakaran kebakaran, dan terserang penyakit infeksi akut.
"Jadi saya sampaikan, jadi orang miskin itu sial betul," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Selasa, 1 September 2015.
Djarot menyampaikan hal tersebut usai membahas upaya yang akan dilakukan Pemprov DKI dalam menangani maraknya pemukiman kumuh, termasuk unit rumah susun dengan tingkat kebersihan yang kurang diperhatikan, di Jakarta.
Selain itu, Djarot mengatakan, buruknya kebersihan lingkungan di pemukiman kumuh membuat para penghuni rentan terkena beberapa penyakit seperti muntaber, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), kaki gajah, hingga penyakit pes yang penyebabnya adalah bakteri yang berasal dari kencing tikus.
Djarot mengatakan, untuk menyelesaikan hal ini, diperlukan pendataan secara terperinci yang dilakukan oleh aparat pemerintah di tingkat wilayah terkecil. Pendataan mencakup ke hal-hal seperti konstruksi bangunan, kondisi ventilasi, drainase, hingga kondisi kebersihan lingkungan di masing-masing wilayah.
Ia memerintahkan setiap unsur pimpinan pemerintahan segera merampungkan pendataan paling lambat pada pekan depan. "Yang tahu betul fakta di lapangan itu adalah wali kota, camat, lurah, ketua RW, hingga ketua RT," ujar Djarot.
Hasil pendataan kemudian akan digunakan untuk merancang program '100-0-100' yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Program '100-0-100' diartikan sebagai 100 persen sanitasi baik, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen air bersih untuk warga. Program tersebut akan menggunakan rincian dalam APBD DKI Tahun 2016 yang kini masih disusun.
Djarot mengatakan, program '100-0-100' merupakan langkah bertahap DKI untuk mewujudkan target jangka panjang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019. Pelaksanaan hal tersebut juga merupakan salah satu upaya DKI untuk menekan angka kemiskinan di Jakarta yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mengalami peningkatan tahun ini.
"Angka tersebut meningkat antara lain karena jumlah pendatang yang menetap dan bertempat tinggal di Jakarta terus bertambah. Konsentrasi kita selanjutnya, hingga tahun 2019 nanti, adalah menata pemukiman-pemukiman kumuh tempat mereka dan warga sebelumnya biasa bertempat tinggal," ujar Djarot.
Pemprov DKI Timbun Dana Kesejahteraan Rakyat Rp13 Triliun
DKI adalah daerah yang paling tinggi jumlah dananya yang tak terpakai.
