- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka kemungkinan akan membiarkan para pedagang di Pasar Karang Anyar, Jakarta Pusat untuk terus berjualan.
Ahok mengatakan, di tengah lesunya kondisi perekonomian saat ini, pemerintah seharusnya memberi banyak kelonggaran kepada warga untuk bisa berusaha. Untuk itu, Ahok memerintahkan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede untuk meninjau langsung lokasi pasar yang terletak di Kecamatan Sawah Besar itu.
Menurut Ahok, jika aktivitas para pedagang tidak sampai menimbulkan kemacetan dan lokasi pasar juga tidak berada di atas saluran air yang melintasi Kecamatan Sawah Besar, maka rencana penertiban terhadap 400 pedagang yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat pada Selasa, 15 September 2015, seharusnya tidak dilakukan.
"Wali Kota seharusnya bisa menilai. Selama barang dagangan tidak di atas saluran air, selama enggak buat macet, ya biarkan saja," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 14 September 2015.
Rencananya, para pedagang ditemani oleh sebuah gerakan bernama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) akan berunjuk rasa memprotes rencana penertiban tersebut di depan Gedung DPRD dan Balai Kota DKI hari ini. Ahok mengaku, akan mendengarkan tuntutan dan permasalahan yang akan mereka sampaikan dalam aksinya.
Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tidak akan seenaknya merelokasi pedagang yang telah berjualan selama puluhan tahun hingga menyebabkan mereka bangkrut. Namun, jika keberadaan para pedagang itu membuat seluruh warga Jakarta terganggu, misalnya karena berjualan di atas saluran air yang kemudian menyebabkan banjir, atau membuat lalu lintas di sekitarnya macet, maka, Pemerintah Provinsi DKI akan melakukan penindakan.
"Saya tidak ingin gara-gara sekelompok orang, sebagian kecil ambil untung, lalu Jakarta rugi ratusan miliar atau triliun karena banjir."
(mus)
