Sumber :
- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA.co.id - Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Djohermansyah Djohan, menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tentang wacana pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Menurut Djohermansyah, usulan Ahok sesungguhnya hanya berkaitan dengan rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh lembaga pemerintahan.
Dia menjelaskan, Ahok khawatir jika moratorium dari kalangan umum benar-benar terlaksana, para alumnus IPDN tidak disalurkan untuk bekerja di lembaga pemerintah.
Sebab, selama moratorium berlangsung, tak mungkin pemerintah menelantarkan begitu saja para mahasiswa IPDN yang baru lulus kuliah. Pemerintah juga tidak akan menghentikan rekrutmen mahasiswa IPDN.
"Kekhawatiran Pak Gubernur terkait masalah keadilan. Bila kebijakan moratorium betul-betul diambil, maka bagaimana dengan IPDN. Bila IPDN masih menyalurkan mahasiswa, menurut penilaian Pak Gubernur, itu tidak fair (adil), sebab penerimaan PNS dari kalangan lain disetop," ujar Djohermansyah di Balai Kota DKI, Senin, 14 September 2015.
Djohermansyah beserta beberapa pengurus IKAPTK yang mewakili para alumni IPDN, mendatangi langsung Ahok di kantornya guna mengklarifikasi wacana pembubaran IPDN.
Djohermansyah menilai kekhawatiran Ahok tidak berdasar. Menurutnya, wacana moratorium belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Seluruh alumnus IPDN telah menerima klarifikasi dari Ahok. Intinya, pernyataan itu bukan berarti pembubaran IPDN, namun mempertanyakan keberlangsungan lembaga tersebut saat kebijakan moratorium dilaksanakan.
"Sekarang konteksnya sudah clear (jelas), bahwa beliau tidak bermaksud untuk mengusulkan pembubaran IPDN. Saya kira saya sangat paham beliau. Kami sudah pernah sama-sama di Komisi II DPR dulu. Bedanya saya menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Saya sudah tahu maksud Pak Gubernur," kata Djohermansyah. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kekhawatiran Pak Gubernur terkait masalah keadilan. Bila kebijakan moratorium betul-betul diambil, maka bagaimana dengan IPDN. Bila IPDN masih menyalurkan mahasiswa, menurut penilaian Pak Gubernur, itu tidak fair (adil), sebab penerimaan PNS dari kalangan lain disetop," ujar Djohermansyah di Balai Kota DKI, Senin, 14 September 2015.
