- Facebook Ahok
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat diperingatkan akan bernasib seperti almarhum Munir saat terbang ke Belanda untuk melakukan kunjungan kerja selama empat.
"Apalagi saya pakai Garuda kan. Ada yang bilang, hati-hati, nanti jadi (seperti) Munir loh," ujar Ahok, di hadapan para Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tanya jawab di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag, Belanda, Senin, 21 September 2015.
Rekaman dari pertemuan Ahok dengan para WNI itu diunggah di saluran YouTube relawan pemenangan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI 2012, TyoJB (Jakarta Baru) pada Selasa, 22 September 2015. Rekaman didapat dari salah seorang kontributor saluran YouTube, Wahyu, yang berada di Belanda.
Baca juga:
Ahok mengatakan, di Jakarta memang ada banyak golongan yang membencinya. Golongan tersebut antara lain berasal dari para lawan politiknya. Namun, tak sedikit pula yang berasal dari anak buahnya sendiri, kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI.
Di bawah pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukannya, Ahok mengatakan, para PNS menjadi memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi.
"Golongan terendah saja bisa dapat Rp12 juta sebulan," ujar Ahok.
Dengan fasilitas itu, kata Ahok, para PNS juga menjadi memiliki tanggung jawab dan tuntutan yang sangat besar.
Kepada para PNS, Ahok mengatakan, ia selalu menekankan agar mereka selalu berkinerja baik dan tak pernah terpikir untuk menyelewengkan anggaran karena telah memiliki penghasilan yang begitu besar.
Saat ada PNS yang masih membandel, ia menyatakan tidak akan segan-segan melakukan tindakan demosi atau 'penstafan', yaitu pencopotan seorang pejabat dari posisi eselon.
"Makanya wajar dong kalau lu (PNS) macem-macem, lu gua pecatin. Gaji lu gede," ujar Ahok disambut tawa para WNI.
Baca juga:
Sebagai informasi, selama tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Ahok telah melakukan perombakan pejabat hingga sebanyak enam kali.
Dari seluruh perombakan, tak kurang dari 2.500 pejabat, termasuk pejabat teras eselon II (Kepala Dinas) terkena sanksi demosi.
Para pejabat yang terkena demosi biasanya digantikan oleh pejabat baru yang sebelumnya tidak pernah menduduki jabatan apapun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.
Para pejabat baru adalah para pejabat yang telah mengikuti seleksi jabatan dan diwawancarai langsung oleh Ahok untuk menduduki jabatan barunya.
Lihat Videonya di sini
(ase)
