- Fajar GM
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik menganggap, persyaratan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada para anggota DPRD DKI terkait usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI hanya pencitraan.
"Itu statement pencitraan saja, supaya dia tercitrakan seolah-olah bersih," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 29 September 2015.
Sebelumnya, Ahok mengatakan, anggota DPRD harus bisa melakukan pembuktian terbalik terkait harta yang mereka miliki sebelum mengusulkan kenaikan gaji. Dengan pembuktian secara terbalik, masyarakat bisa mengetahui asal dari setiap kekayaan yang dimiliki pejabat. Bila sedikit saja dari kekayaan itu tidak diketahui dengan jelas asal usulnya, maka aparat hukum bisa mengusut dan menindak pejabat yang bersangkutan.
Taufik mengatakan, untuk membuktikan asal usul hartanya, sebenarnya tidak diperlukan tindakan pembuktian terbalik. Pemerintah Provinsi DKI bisa dengan mudah menelusuri semua asal harta kekayaannya dari pajak yang secara rutin ia bayarkan ke Dinas Pelayanan Pajak DKI.
"Jangan dikira cuma Gubernur yang rajin bayar pajak. Pembayaran pajak kan bagian dari bentuk transparansi kita kepada masyarakat. Di dalam pembayaran pajak, kan ada komponen dari setiap harta benda kita," ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.
(mus)
Taufik Minta Ahok Tak Urusi Asal Usul Harta Dewan
Dia mengaku tak repot ketika TKD para pegawai negeri naik.
