- Fajar GM
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Taufik, meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak mengusik asal usul harta kekayaan anggota DPRD DKI.
Taufik mengatakan, DPRD juga tidak mengusik Ahok, sapaan akrab Basuki beserta jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat Pemerintah Provinsi DKI, untuk memberlakukan mekanisme Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang memungkinkan setiap pegawai DKI memperoleh pendapatan yang fantastis.
"Kita juga tidak meminta pembuktian harta terbalik ketika TKD para pegawai negeri naik. Kita tidak minta mereka bisa membuktikan hartanya dari mana," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 29 September 2015.
Taufik menganggap, 'persyaratan' yang diajukan oleh Ahok kepada para anggota dewan hanya bentuk pencitraan yang dilakukan olehnya.
"Itu statement pencitraan saja, supaya dia tercitrakan seolah-olah bersih," ujar Taufik.
Untuk menelusuri asal usul hartanya dan para anggota dewan, Taufik mengatakan Ahok bisa menelusuri laporan pembayaran pajak yang rutin ia setorkan kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI.
"Jangan dikira cuma Gubernur yang rajin bayar pajak. Pembayaran pajak kan bagian dari bentuk transparansi kita kepada masyarakat. Di dalam pembayaran pajak, kan ada komponen dari setiap harta benda kita," ujar Taufik.
Selain itu, dengan terpilih menjadi anggota dewan, Taufik mengatakan Ahok seharusnya tidak perlu meragukan lagi kebersihan anggota dewan. Taufik menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempersyaratkan para anggota dewan terpilih untuk menyetor laporan kekayaan mereka secara terperinci sebelum mengikuti Pemilihan Legislatif 2014.
"Kalau Anda mau ngecek, bisa ke KPU. Itu ada harta kekayaan kita dipampang," ujar Taufik. (ren)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
