- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Kementerian Dalam Negeri mengungkap bahwa DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat serapan anggaran terendah dibanding seluruh provinsi di Indonesia.
Hingga bulan Oktober 2015, serapan anggaran DKI baru 19,39 persen, lebih rendah dari provinsi Papua yang berada di posisi kedua terendah (21,74%).
Ditanya ihwal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdalih sengaja membuat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015 rendah.
Alasannya, karena disusun pada tahun 2014. Sebelum temuan penggelembungan anggaran di setiap kegiatan dalam APBD 2015.
"Anggarannya memang kami potong. Kan saya sudah bilang, APBD 2015 ini penuh mark up harga satuan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, usai membuka Kongres Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia (HISFARSI) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Oktober 2015.
Ahok mengatakan tindakan pemotongan anggaran dengan menggunakan sistem e-budgeting yang dilakukannya adalah bentuk perlawanannya terhadap oknum pemerintahan yang menggelembungkan anggaran, dan oknum anggota dewan yang berkongkalikong meloloskan anggaran itu ke APBD yang disahkan.
Menurutnya, bila semua mata anggaran dijalankan, tidak dipotong di saat akan dijalankan, serapan anggaran DKI akan tinggi, dengan konsekuensi, tindakan korupsi kembali terjadi.
"Anda mesti melawan orang-orang yang mau melakukan mark up," ujar Ahok.
Sebelumnya, pada Jumat, 2 Oktober 2015, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengungkap bahwa DKI adalah provinsi dengan tingkat serapan anggaran terendah dibanding seluruh provinsi di Indonesia.
Hingga bulan Oktober 2015, serapan anggaran DKI baru 19,39 persen, lebih buruk dari provinsi Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,79 persen), dan Papua Barat (28,86 persen). (ase)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
