VIVA.co.id - Prasetio Edi Marsudi menganggap penundaan pemberian tanda tangan pengesahan yang dilakukannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD DKI 2014 yang diserahkan oleh Pemprov DKI adalah untuk kepentingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Pras, sapaan Prasetio, mengakui dia tidak serta merta memberi tanda tangan pada saat seluruh proses yang harus dilalui untuk pengesahan LKPJ terlewati. Pras mengatakan hal itu dilakukan untuk memberi pelajaran kepada Ahok, sapaan akrab Basuki.
Sebagai sesama pimpinan di lembaga pemerintahan, Pras mengatakan, Ahok semestinya sadar bahwa lembaga eksekutif dan legislatif saling membutuhkan.
"Lembaga eksekutif dan legislatif itu seharusnya memiliki kerja sama yang baik," ujar Pras saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, 12 Oktober 2015.
Apalagi, Pras mengatakan, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI mulai diciduk oleh kepolisian karena tersangkut kasus korupsi. Hingga saat ini, sudah ada dua orang PNS yang ditahan karena diduga terlibat dalam korupsi pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) yang menggunakan anggaran dalam APBD tahun lalu.
Mereka adalah mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI, Zainal Soelaeman dan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman.
Pras mengatakan Ahok harus mulai memperketat pengawasan kepada anak buahnya sendiri, bukannya gencar melempar tudingan kepada anggota DPRD saat ada temuan tentang tindakan penggelembungan anggaran dalam APBD.
Untuk mengawasi anak buahnya itu, Pras mengatakan, Ahok memerlukan DPRD. Sudah menjadi tugas DPRD pula mengawasi kinerja aparat pemerintah. Namun, untuk mencapai hal itu, hubungan DPRD dan Gubernur harus harmonis dan berada dalam kerangka saling membutuhkan.
Pras berharap tidak ditandatanganinya LKPJ oleh dirinya menjadi momentum yang menyadarkan Ahok tentang peran DPRD yang besar dalam pemerintahan.
"Ahok juga kan tidak sepenuhnya tahu mana anak buahnya yang benar. Di era kepemimpinan saya di DPRD, saya ingin membantu mengawasi. Saya ingin kita bareng-bareng memberantas korupsi, baik yang ada di DPRD maupun SKPD," ujar Pras.
Meski demikian, Pras mengaku tidak rela jika tindakannya ini malah dipandang sebagai sebuah tindakan yang kekanak-kanakan. Apalagi Ahok, dalam pernyataannya kepada media tadi pagi, mengibaratkan tindakan Pras sebagai seorang temannya yang 'ngambek'.
"Ahok jangan lari dari konteks permasalahan dari masalah APBD-P ini," ujar Pras.
Apalagi, Pras mengatakan, LKPJ APBD DKI 2014 Pemerintah Provinsi DKI sebenarnya telah ia tandatangani pula pada akhir pekan lalu. Hanya saja, Pras mengatakan, Ahok seolah-olah tidak memedulikan hal tersebut. Ia memberi pernyataan kepada media yang seperti menyalahkannya atas mandeknya pengesahan APBD-P oleh Kementerian Dalam Negeri karena syarat persetujuan LKPJ APBD DKI 2014 oleh DPRD tak terpenuhi dengan benar.
"Enggak mungkin saya menghambat (pengajuan RAPBD-P ke Kemendagri).Tapi dia (Ahok) malah... Ah, sudahlah," ujar Pras.
M Taufik Diperiksa KPK 9 Jam, Dicecar Soal Raperda Reklamasi
Soal mekanisme dalam pembahasan, kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu
